Reporter: Muhammad Yazid | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah meminta perusahaan khususnya di sektor minyak dan gas bumi (migas) untuk menjadikan keputusan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai alternatif terakhir dalam strategi penurunan beban operasional. Pemerintah juga menjanjikan akan memberikan insentif kepada perusahaan agar kegiatan operasi tidak terganggu kondisi penurunan harga jual migas.
Hanif Dakhiri, Menteri Ketenagakerjaan mengatakan, sampai saat ini, pihaknya baru menerima informasi rencana PHK di industri migas untuk PT Chevron Pasific Indonesia. "Baru Chevron laporannya, itu kami dorong untuk didialogkan penyelesaiannya. Sedangkan BP belum ada laporannya," kata dia, akhir pekan lalu.
Sebelumnya, Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan penurunan harga migas belakangan ini mulai mempengaruhi kinerja kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang berdampak pada PHK. Dua perusahaan yang telah melaporkan ke SKK Migas soal pengurangan karyawan yakni BP dan Chevron yang mencapai 1.200 tenaga kerja.
Menurut Hanif, sampai kini rencana Chevron masih dalam proses dan belum ada yang diputuskan di-PHK. Sebab itu, pemerintah meminta perusahaan tersebut melakukan pendekatan dialog dengan serikat pekerja untuk mencapai solusi selain merumahkan karyawan.
Manajemen perusahan dan serikat pekerja harus mau melakukan pembahasan secara bipartit agar skema efisiensi perusahaan bisa disepakati bersama. "Pemerintah berharap PHK itu agar dijadikan pilihan yang terakhir, kalau ada skema efisiensi lain itu yang harus diambil, misal pengurangan fasilitas pekerja di level atas," kata Hanif.
Selain itu, Hanif juga menepis kabar maraknya terjadi PHK di sejumlah perusahaan di sektor lain. Menurut dia, terjadinya PHK hanya di beberapa perusahaan saja. "Jangan dibilang banyak atau gelombang, walau empat perusahaan yang tutup kan, tapi justru ada ribuan perusahaan baru," kata dia.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, saat ini pemerintah sedang mengkaji pemberian insentif bagi kontraktor KKS agar tetap bisa solid meskipun harga jual migas masih dalam tren menurun. Selain itu, pemberian kemudahan ini juga bertujuan untuk meningkatkan cadangan migas nasional.
Menurut Rizal, dengan pemberian insentif tersebut perusahaan migas akan dapat terdorong menggelar kegiatan eksplorasi sehingga tetap dapat menyerap tenaga kerja. "Ini juga bisa dijadikan momentum sehingga nanti ketika harga minyak mentah rebound kembali dalam tiga tahun ke depan, kita bisa menarik manfaatnya dengan banyaknya cadangan migas," ujar dia.
Namun, ia tidak mau menjelaskan rencana insentif atau kemudahan apa yang akan ditawarkan pemerintah kepada pengusaha industri migas. "Nanti, pada waktunya akan kami sampaikan," kata Rizal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
