Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mengupayakan percepatan penyaluran dana bantuan sosial (Bansos), terutama di masa-masa menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Dana bansos tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), maupun Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD).
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. "Jadi sekali lagi, dana sudah dimanfaatkan sebelum Lebaran atau paling tidak pada saat suasana Lebaran," kata Muhadjir melalui keterangan tertulisnya, Senin (10/5/2021).
"Ini bagaimana supaya disosialisasikan dan dananya memang betul-betul masuk di dalam kartu mereka," ujar dia.
Muhadjir memaparkan, BLTDD telah tersalur sebesar Rp 2,3 triliun kepada 3,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dari target delapan juta. Sementara itu, untuk penyaluran program sembako, alokasi Mei-Juni akan disalurkan kepada 13 juta KPM pada Mei ini.
Baca Juga: Ini syarat agar lolos seleksi Kartu Prakerja gelombang 17
BST yang berakhir April 2021 akan ada penambahan alokasi penyaluran sebanyak dua bulan yaitu Mei dan Juni dengan jumlah bantuan Rp 300.000 per-bulan. "Untuk PKH tahap dua sudah tersalur kepada 9,7 juta KPM. Menjelang Lebaran, harapannya dapat segera memenuhi kuota 10 juta KPM dan itu berarti masih ada sekitar 300 ribu sasaran lagi," kata dia.
Muhadjir pun meminta data penerima dari semua program bansos yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos) maupun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) agar diintegrasikan.
Ia menekanka, BLTDD melengkapi atau mengisi kekosongan apabila masih ada KPM rentan atau terdampak yang belum terjangkau, atau belum menerima bantuan dari Kemensos. "Setelah Lebaran kita akan bahas bersama-sama dengan Kemensos, Dukcapil, Himbara, dan tentu saja melibatkan OJK," ucap dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jelang Idul Fitri 1442 Hijriah, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos"
Selanjutnya: DPR bakal panggil Kementerian Sosial terkait 21 juta data ganda penerima bansos
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
