Reporter: Agus Triyono | Editor: Dupla Kartini
JAKARTA. Pelaksanaan Proyek Pengembangan Wilayah Pesisir Ibukota terus dimatangkan. Walaupun sampai saat ini pemerintah pusat belum mengambil keputusan melanjutkan atau tidak proyek tersebut, namun saat ini pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah membentuk Unit Manajemen Proyek (PMU) yang khusus menangani pengembangan wilayah pesisir ibukota.
Pembentukan tersebut dipayungi oleh Keputusan Menteri PUPR No. 645. KPTS/M/ 2016 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pembentukan tersebut dilakukan agar perencanaan pengembangan wilayah pesisir ibukota, kalau nanti jadi dilakukan, bisa lebih fokus dan terarah.
"NCICD ini dulu di Menko Perekonomian dan kegiatannya dilakukan di Balai Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane, padahal kami yang kerjakan. Makanya agar lebih terarah, fokus kami bentuk organisasi yang khusus tangani NCICD," katanya di Komplek Istana, Senin (13/3).
Basuki mengatakan, selain berisi orang internal Kementerian PUPR, tim bentukannya tersebut juga berisi konsultan asal Belanda dan Korea Selatan. Konsultan Korea tersebut bertugas mempelajari Proyek Dam dan Tanggul Raksasa dalam pengembangan wilayah pesisir ibukota.
Mereka juga akan melihat, apakah proyek tanggul raksasa diperlukan oleh Jakarta atau tidak. "Di sini, mereka akan juga melihat reklamasi 17 pulau yang ada sekarang diperlukan atau tidak, kalau diperlukan seperti apa, kalau tidak bagaimana alternatifnya," katanya.
Sementara itu, konsultan dari Belanda bertugas untuk mempelajari aspek pembiayaan dan institusi yang nantinya diperlukan kalau proyek tersebut jadi dilanjutkan. Waktu yang diperlukan oleh kedua konsultan tersebut untuk menyelesaikan studinya, sekitar satu sampai dua tahun.
Basuki mengatakan, sambil menunggu konsultan Belanda dan Korea menyelesaikan studi mereka, pihaknya saat ini fokus dalam menangani masalah yang ada di depan mata, banjir rob di sejumlah daratan Jakarta. Penanganan dilakukan dengan membangun tanggul di sejumlah titik kritis.
Panjang tanggul yang akan dan sedang dibangun saat ini mencapai 20 kilometer. "Itu bagian yang 120 kilometer, tahun ini baru 4,5 km yang di Kamal, Pluit dan Kali Baru," paparnya.
Bambang S Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan, fokus penanganan tersebut dilakukan untuk mencegah banjir rob di titik kritis tersebut. "Dananya Rp 9 triliun," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
