Reporter: Agus Triyono | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah ingin membentuk lembaga keuangan syariah berbasis wakaf. Namun, bentuk lembaga tersebut sampai saat ini belum diputuskan.
Lukman Hakim S, Menteri Agama mengatakan, saat ini pemerintah masih berhati-hati dalam mengambil keputusan mengenai pembentukan lembaga tersebut. Pemerintah tidak ingin keputusan yang diambil nantinya salah dan justru menimbulkan kerugian.
"Kami tidak ingin ini membawa citra buruk ke ormas, umat. Makanya kami hati-hati," katanya di Komplek Istana Negara, Rabu (25/1).
Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan ingin pemerintah bisa membentuk lembaga keuangan syariah berbasis wakaf. Keinginan tersebut dilatarbelakangi oleh besarnya potensi wakaf.
Tapi di sisi lain, selama ini wakaf belum dikelola secara baik, terutama, wakaf dalam bentuk uang. "Hasilnya belum maksimal, karena itu perlu dikaji apakah karena wakaf uang belum populer, atau karena tidak adanya lembaga keuangan syariah yang mengurusi itu," katanya.
Atas masalah itulah, Jokowi Rabu (25/1) ini mengundang beberapa pihak, seperti; Gubernur BI Agus Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad, serta para menteri untuk membahas rencana pembentukan lembaga keuangan tersebut. Dia ingin meminta masukan mengenai pembentukan lembaga tersebut, dan pemanfaatan dananya.
Jokowi ingin, kalau nantinya lembaga keuangan syariah berbasis wakaf terbentuk, dananya bisa digunakan untuk membantuk pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial.
"Apakah nantinya digunakan untuk akses permodalan UMKM yang selama ini tidak tersentuh layanan kredit perbankan, pemberdayaan umat dan lain sebagainya," katanya.
Agus Martowardojo, Gubernur Bank Indonesia memandang positif keinginan pemerintah tersebut. "Sudah ada 10 negara yang ingin memajukan konsep wakaf ini biar bermanfaat, poin kami, akan kami dukung," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
