kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.543.000   4.000   0,26%
  • USD/IDR 15.838   -98,00   -0,62%
  • IDX 7.384   -108,06   -1,44%
  • KOMPAS100 1.138   -20,96   -1,81%
  • LQ45 901   -18,70   -2,03%
  • ISSI 224   -1,86   -0,82%
  • IDX30 463   -11,32   -2,38%
  • IDXHIDIV20 560   -12,38   -2,16%
  • IDX80 130   -2,40   -1,81%
  • IDXV30 139   -1,66   -1,18%
  • IDXQ30 155   -3,12   -1,97%

Pemerintah klaim tahun ini sebagai periode terbaik penanganan TKI


Kamis, 23 Juni 2011 / 13:57 WIB
Pemerintah klaim tahun ini sebagai periode terbaik penanganan TKI
ILUSTRASI. Ratusan pengunjung rela kepanasan saat antre memasuki pusat perbelajaan Yogya Toserba di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rabu (20/5/2020). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/foc.


Reporter: Yudho Winarto | Editor: Edy Can


JAKARTA. Ditengah sorotan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengklaim tahun ini menjadi periode terbaik dalam sejarah soal pengurusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

"Dalam sejarah TKI periode kali ini adalah periode lintas sektoral yang terbaik," katanya dalam jumpa pers bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar di kantor Presiden, Kamis (23/6).

Muhaimin memaparkan setumpuk keberhasilan yang telah dicapai oleh institusinya salah satunya yakni suksesnya memaksa kerajaan Arab Saudi untuk meneken perjanjian awal menuju Memorandum of Understanding (MoU) soal penempatan dan perlindungan TKI. "Ini sejarah dalam hubungan pengiriman TKI selama kurun waktu 40 tahun," katanya.

Muhaimin mengatakan, kesediaan Arab Saudi meneken nota kesepahaman itu lantaran pemerintah telah memberlakukan soft moratorium sejak 1 Januari lalu. Akibat kebijakan itu, dia bilang memberikan dampak berkurangnya jumlah TKI di Arab. "Selama soft moratorium ada penurunan permintaan tenaga kerja, biasanya dalam sehari ada 11 permintaan sekarang menjadi lima sehari," katanya.

Nah, tepat mulai 1 Agustus pemerintah resmi memberlakukan moratorium sepenuhnya. Mengenai kebijakan ini, tidak tertutup memberikan dampak kepada TKI di Arab. "Mengantisipasi dampak negatif dimana tidak kurang 1 juta TKI yang berkerja terancam dengan masa kontrak kerjanya. Kalau memiih tidak pulang terancam overstayer," katanya.

Perihal soal penandatangan kesepakatan MoU soal penempatan dan perlindungan TKI. Sejauh ini pemerintah mengaku sudah merampungkan 10 MoU dengan 10 negara tujuan TKI, salah satunya dengan Malaysia. "Sehingga TKI kita memiliki libur dalam seminggu dan memegang paspor sendiri. Terhadap TKI ilegal, pemerintah telah pulangkan lebih dari 7000 orang," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×