Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sampai akhir Maret 2023 mengalami peningkatan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, negara telah mengantongi PNBP sebesar Rp 142,7 triliun pada periode laporan atau tumbuh 43,7% YoY. Ini setara 32,3% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
"PNBP masih mengalami momentum yang sangat kuat, Rp 142,7 triliun sudah kita kumpulkan," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (17/4).
Dari total realisasi PNBP tersebut, terdiri dari, pertama , PNBP sumber daya alam (SDA) migas yang tercatat Rp 31,3 triliun. Realisasi ini telah setara 23,8% dari target APBN 2023.
Baca Juga: Jika Ekspor Konsentrat Tembaga Dilarang, Freeport: Indonesia akan Rugi Rp 57 Triliun
Hanya saja, realisasi tersebut mengalami penurunan 4% dari penerimaan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 32,6 triliun. Penurunan ini diakibatkan adanya penurunan ICP (Indonesian Crude Price) dan lifting minyak bumi.
Kedua , PNBP SDA nonmigas tercatat Rp 44,3 triliun atau lebih tinggi dari penerimaan pada periode sama tahun 2022 yang sebesar Rp 15,1 triliun atau setara 68,3% dari APBN 2023. Ini naik 194% terutama didorong oleh peningkatan harga batubara acuan (HBA) dan berlakunya PP 26/2022.
Ketiga , komponen kekayaan negara dipisahkan (KND) membukukan pendapatan sebesar Rp 4,6 triliun atau setara 9,4% dari APBN. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya dividen interim dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Pada bulan Maret kita sudah mendapatkan setoran dividen Rp 4,6 triliun, ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dua tahun terakhir di mana dividen pada bulan Maret belum atau tidak dibayarkan," jelas Menkeu.
Baca Juga: Pertamina Raih Laba Bersih Rp 56,6 Triliun di 2022, Naik Hingga 86%
Keempat , pendapatan PNBP lainnya tercatat Rp 44,3 triliun atau setara 39,1% dari APBN. Realisasi ini juga meningkat 30,2% jika dibandingkan tahun lalu di periode yang sama sebesar Rp 34 triliun. Utamanya disebabkan oleh peningkatan pendapatan penjualan hasil tambang, serta layanan pada kementerian/lembaga (K/L).
Terakhir, pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) tercatat Rp 18,2triliun atau setara 21,9% dari APBN. Peningkatan sebesar 4,4% ini dipengaruhi pendapatan jasa pelayanan pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
