Pemerintah Kaji Pangkas Anggaran MBG, Efisiensi Digenjot untuk Jaga Defisit APBN

Reporter: Dendi Siswanto, Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mulai memperketat belanja negara demi menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap dalam batas aman.

Salah satu opsi yang kini dikaji adalah pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis (MBG).

Program dengan alokasi jumbo Rp 335 triliun tersebut diusulkan untuk dihemat melalui pengurangan hari pelaksanaan. Dari sebelumnya enam hari per pekan, menjadi lima hari.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan langkah itu berpotensi menghemat anggaran dalam jumlah besar. “Hitungan kasarnya, bisa sekitar Rp 40 triliun, tapi bisa lebih,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).

Penghematan ini di luar potensi efisiensi lain yang sebelumnya sempat disampaikan pemerintah, termasuk wacana penghematan hingga Rp 80 triliun.

Selain MBG, pemerintah juga meminta seluruh kementerian dan lembaga (K/L) mengusulkan langkah efisiensi masing-masing.

Menurut Purbaya, kebijakan penghematan menjadi opsi jika tekanan fiskal meningkat, terutama akibat lonjakan harga minyak global. Namun, keputusan final masih menunggu pembahasan lanjutan dan persetujuan Presiden.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai efisiensi MBG sebaiknya tidak hanya dilakukan lewat pengurangan hari operasional. Ia menyarankan pemerintah memperketat sasaran program, terutama difokuskan ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Bhima juga mendorong realokasi anggaran ke sektor yang lebih mendesak. Menurutnya, penghematan dari MBG dapat dialihkan untuk menopang subsidi energi maupun mendukung transisi energi.

Selain efisiensi belanja, pemerintah juga menyiapkan langkah lain untuk menjaga kesehatan fiskal, termasuk meningkatkan penerimaan negara dan mengendalikan konsumsi energi. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah penerapan work from anywhere (WFA) untuk menekan mobilitas.

Pemerintah memastikan kondisi APBN masih cukup kuat menghadapi tekanan, termasuk potensi kenaikan harga energi. Purbaya juga menegaskan belum ada rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam waktu dekat.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan, harga minyak mentah Indonesia (ICP) hingga 11 Maret 2026 berada di level US$ 68,4 per barel, masih di bawah asumsi APBN sebesar US$ 70 per barel. Sementara itu, defisit anggaran per akhir Februari 2026 tercatat Rp 135,7 triliun atau sekitar 0,53% dari PDB.

Meski demikian, risiko tetap terbuka. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan, dalam skenario optimistis dengan ICP US$ 86 per barel, defisit bisa mencapai 3,18% dari PDB.

Dalam skenario moderat, defisit berpotensi melebar ke 3,53%, dan pada skenario terburuk bisa menembus 4,05% dari PDB.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan pentingnya pengendalian konsumsi energi untuk menjaga beban fiskal. Ia menilai strategi optimal perlu menggabungkan penghematan jangka pendek dengan kebijakan jangka panjang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News