Reporter: Herlina KD | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembangunan secara menyeluruh yang bisa dinikmati oleh semua warga negara. Karenanya, pemerintah mendorong pembangunan berkelanjutan berdasarkan pilar-pilar yang berorientasi pada pro pertumbuhan (pro growth); pro-lapangan kerja (pro-job); pro-pengurangan kemiskinan (pro-poor); dan pro-lingkungan (pro-environment).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan, untuk menciptakan kesejahteraan umum, khususnya untuk menanggulangi kemiskinan, pemerintah akan menempuh dua pendekatan. Pertama, adalah pendekatan melalui mekanisme ekonomi. "Melalui pendekatan ini, pertumbuhan ekonomi yang kuat didorong, di antaranya dengan memperluas investasi dan meningkatkan belanja pemerintah," ujarnya dalam pidato kenegaraan di DPR RI Selasa (16/8).
SBY menjelaskan, melalui pertumbuhan ekonomi yang kuat, otomatis akan terjadi perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Akibatnya akan semakin banyak warga negara yang memperoleh penghasilan. "Melalui mekanisme ekonomi semacam inilah peningkatan kesejahteraan umum dan penurunan kemiskinan terjadi," katanya.
Pendekatan kedua yang dilakukan pemerintah adalah dengan membuka ruang bagi intervensi positif pemerintah untuk terlibat secara langsung dalam penurunan kemiskinan melalui berbagai kebijakan. Dari tahun ke tahun, jelas SBY, pemerintah terus menggulirkan program-program Pro-Rakyat atau program untuk rakyat miskin, dengan jumlah yang lebih besar dan dengan persebaran yang lebih luas.
Saat ini, kata Presiden, pemerintah membagi program bantuan untuk rakyat miskin ini ke dalam empat klaster. Klaster pertama merupakan program bantuan dan perlindungan sosial yang di antaranya berwujud beras murah untuk masyarakat ekonomi tidak mampu (raskin), Program Keluarga Harapan, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesmas. "Klaster kedua melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri," jelasnya.
Sedangkan untuk klaster ketiga melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Nah, "Untuk Klaster keempat yang mulai efektif pada 2012 dan dilaksanakan secara bertahap meliputi sejumlah program, yaitu rumah murah dan sangat murah, kendaraan umum angkutan murah, air bersih untuk rakyat, listrik murah dan hemat, peningkatan kehidupan nelayan, dan peningkatan kehidupan masyarakat miskin perkotaan. Melalui empat klaster itu, kita berharap, kebijakan ini dapat menjadi langkah terobosan yang secara fundamental.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
