Reporter: Yudho Winarto |
JAKARTA. Pemerintah komitmen untuk mempercepat pembangunan jalur kereta api baru. Pasalnya, kereta api dinilai menjadi solusi ampuh mengatasi kemacetan dan mengurangi beban jalan raya.
"Kereta api adalah jalan keluar yang paling efisien. Ini menjadi prioritas nasional," kata Wakil Presiden Boediono saat memimpin rapat Perkeretaapian di Istana Wakil Presiden, Boediono, Kamis (21/7).
Setidaknya ada tiga proyek pembangunan jalur kereta api yang menjadi prioritas, yakni pertama alur ganda antara Jakarta – Surabaya dengan panjang keseluruhan 727 Km. Dari jalur sepanjang itu, baru 295 kilometer di antaranya yang merupakan jalur ganda.
Sisanya, 432 Km adalah jalur tunggal. Jalur ganda yang harus dibangun adalah antara Cirebon -Tegal dan antara Pekalongan - Semarang - Surabaya dengan target semula akan selesai pada akhir 2013. "Kita semua akan mendukung percepatan itu, termasuk penganggarannya," katanya.
Proyek kedua, jalur kereta api ke bandara Soekarno Hatta (Soetta). Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menugaskan PT Kereta Api Indonesia untuk membangun jalur lintas Tangerang-Bandara Soetta sepanjang 7 Km. Sedangkan Dirjen Perkeretaapian menyelesaikan jalur Duri-Tangerang sepanjang 19,3 Km.
Untuk menjalankan tugas membangun jalur baru Tangerang - Bandara, PT KAI akan memakai dana internal perusahaan. Estimasi keperluan investasi untuk proyek ini Rp 2,3 triliun. PT KAI akan menyelesaikannya dalam waktu satu setengah tahun dihitung sejak Perpres penugasan turun. Sedangkan untuk membangun jalur Duri -Tangerang, Dirjen Perkeretaapian membutuhkan anggaran Rp 666,93 miliar dengan target penyelesaian pada pertengahan 2013. Seluruh jalur kereta api ke bandara ini: Manggarai - Duri - Tangerang - Bandara Soetta, disebut Jalur Komuter Bandara (Commuter Line).
Selain Jalur Komuter Bandara, Pemerintah juga menyiapkan Jalur Ekspres Bandara (Express Line) melalui Pluit - Bandara Soetta, menyusuri jalan tol Bandara. Jalur ini sepenuhnya menggunakan jalan layang. Pembangunan jalur ini akan memakai skema Public Private Partnership (PPP).
Proyek ketiga. Pembangunan Jalur Lingkar Kereta Api Jakarta (Circular line). Jalur ini sangat krusial untuk mengurangi beban jalan raya dan pada akhirnya membantu mengurai kemacetan lalu lintas Jakarta. Pemerintah akan menerbitkan Perpres yang menugaskan PT KAI untuk membangun jalur dan proyek ini. Dengan demikian seluruh proyek ini tidak menggunakan dana APBN.
Untuk memantau semua pelaksanaan proyek itu, Wapres Boediono menugasi Ketua Unit Kerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto untuk melakukan pemantauan secara mikro dan berkala.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
