Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memberikan bantuan sosial berupa program Kartu Prakerja kepada masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pengangguran, sebagai upaya dalam menanggapi dampak virus Corona.
Pada tahun ini, pemerintah memperluas target penerima program kartu prakerja untuk 5,6 juta orang, dengan alokasi anggaran senilai Rp 20 triliun. Fokus dari program kartu prakerja ini, adalah pelatihan untuk meningkatkan masyarakat agar mampu bersaing di pasar nasional dan pasar global.
Baca Juga: 5.348 orang di-PHK, Khofifah sebut May Day 2020 diselimuti keprihatinan
Adapun kelompok masyarakat yang disasar adalah pengangguran, masyarakat yang terkena PHK, serta bagi pegawai kelas rendah (low skill) yang ingin meningkatkan kualitasnya menjadi tingkat manajerial. Nantinya, peserta yang lolos dalam program ini akan mendapatkan dana manfaat sebesar Rp 3,5 juta yang bisa digunakan untuk melakukan program pelatihan.
Menanggapi perluasan penerima dari program kartu prakerja, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Vera Febyanthy menyarankan agar program ini bisa dihentikan terlebih dahulu.
Menurutnya, akan lebih efektif apabila dana manfaat yang dialokasikan dalam program ini bisa diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Terlebih, program kartu prakerja juga saat ini mendapatkan banyak kritik dari masyarakat luas.
"Sebaiknya bentuk insentif tersebut dialihkan untuk korban PHK, masyarakat kelas menengah, juga calon masyarakat menengah bawah. Pasalnya mereka juga menjadi calon orang miskin, lebih baik pelatihan itu dialihkan saja," ujar Vera dalam rapat virtual dengan Menteri Keuangan, Kamis (30/4).
