Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah telah merilis aturan mengenai normal baru (new normal) bagi para pelaku industri dan karyawan. Protokol ini, dirilis untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan penularan virus di tengah mobilitas masyarakat pada saat menggerakkan roda perekonomian.
Beleid tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.
Baca Juga: Pengamat: Dampak new normal ke pasar modal masih sulit diperkirakan
Kepmenkes ini berisi mengenai protokol kesehatan dan keamanan untuk penanganan pandemi Corona (Covid-19), serta mengatur pola kerja pada berbagai instansi.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen mengingatkan, agar pemerintah jangan sampai lengah dalam menerapkan kebijakan yang tertuang dalam peraturan new normal. Apalagi, kebijakan ini diterbitkan dalam rangka merespons perkembangan penanganan Covid-19.
"Pemerintah harus terus mengevaluasi kebijakan new normal ini. Secara periodik harus ada evaluasi berdasarkan kurva, serta indikasi penyebaran dan jumlah korban," ujar Nabil di dalam keterangan tertulis, Selasa (26/5).
Menurutnya, hal ini menjadi penting agar pemerintah dapat mengambil langkah cepat dalam penanganan pandemi jika situasinya semakin memburuk. Di sisi lain, Nabil menyarankan perlu adanya imbalan bagi instansi atau perusahaan yang mematuhi protokol ini.
Baca Juga: Simak panduan protokol kesehatan bagi peritel dan pusat belanja saat new normal
Sebaliknya, pemerintah juga perlu memberikan sanksi apabila ada instansi atau perusahaan yang melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Kemudian, Nabil menjelaskan bahwa pemerintah perlu lebih terbuka terhadap data. Pasalnya, transparansi data merupakan kunci pada saat pemerintah melakukan analisa kebijakan dan juga evaluasi.
"Jika data yang dibuka sesuai dengan fakta, bisa dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan kaidah sains, maka akan lebih mudah bagi pemerintah dalam melakukan analisa kebijakan serta memetakan langkah yang bisa diambil selanjutnya," kata Nabil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
