Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2021 dalam rapat kerja yang digelar Senin (22/6).
"Komisi XI DPR RI bersama dengan Menteri Keuangan, Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Gubernur Bank Indonesia (BI), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati, besaran asumsi dasar ekonomi makro pertumbuhan ekonomi 4,5% sampai 5,5%," ujar Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto di dalam rapat kerja, Senin (22/6).
Baca Juga: Begini skema pemerintah dalam menyusun asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2021
Kemudian, laju inflasi tahun depan ditetapkan berada pada kisaran 2%-4%. Asumsi nilai tukar rupiah diperkirakan pada level Rp 13.700 sampai dengan Rp 14.900 per dolar Amerika Serikat (AS).
Asumsi nilai tukar rupiah ini, disesuaikan dengan proyeksi batas bawah dari BI sebesar Rp 13.700 per dolar AS dan batas atasnya berdasarkan proyeksi dari Kemenkeu di kisaran Rp 14.900 per dolar AS.
Untuk penyusunan RAPBN 2021, pemerintah akhirnya mengganti tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan menjadi tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun dengan kisaran 6,29% sampai 8,29%.
Selanjutnya di dalam target pembangunan 2021, pemerintah dan DPR RI menyepakati tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada kisaran 7,7%-9,1%, tingkat kemiskinan 9,2% sampai 9,7%, indeks gini rasio sebesar 0,377 sampai 0,379, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 72,78 sampai 72,95.
Terakhir, pemerintah dan DPR RI juga menyepakati asumsi indikator pembangunan berupa Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102 sampai 104, serta Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102 sampai 104.
Baca Juga: Jika ekonomi kuartal II dan III negatif, Menkeu ingatkan Indonesia bisa masuk resesi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, berbagai masukan yang diterima dari seluruh fraksi Komisi XI akan digunakan untuk menyempurnakan nota keuangan dan RAPBN 2021.
"Berbagai masukan dari seluruh pimpinan dan anggota mengenai KEM-PPKF akan kami gunakan di dalam rangka untuk menyempurnakan nota keuangan dan rencana APBN 2021," kata Menkeu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
