Pemerintah dan Banggar sepakati APBNP 2012

Reporter: Herlina KD | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Pemerintah dan badan anggaran DPR akhirnya menyetujui postur anggaran penerimaan, belanja dan pembiayaan dalam APBNP 2012. Kesepakatan ini diikuti oleh tujuh fraksi yaitu Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi PKB, dan dengan catatan dari Fraksi PDI P. Sedangkan dua Fraksi lainnya yaitu Fraksi Hanura dan Fraksi Gerindra memilih untuk melakukan aksi walkout alias meninggalkan ruang sidang.

Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Markus Mekeng menyebutkan pemerintah dan Badan Anggaran akhirnya sepakat untuk membahas postur anggaran dengan mengacu pada opsi pertama. "Kita bahas opsi 1 dan silakan (fraksi yang memilih opsi kedua) mengajukan nota keberatan," ungkap Melchias dalam rapat kerja Banggar dengan Pemerintah Senin (26/3).

Anggota Banggar dari Fraksi PDIP Dolfie OFP mengungkapkan Fraksi PDIP tetap mengikuti pembahasan. Dengan catatan, "Opsi kedua tetap akan kami bawa ke sidang paripurna. Opsi itu adalah besaran subsidi BBM sebesar Rp 178 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 65 triliun. Cadangan risiko energi sebesar Rp 23 triliun dan pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012 tidak mengalami perubahan," katanya.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan opsi pertama yang dimaksud adalah kesepakatan subsidi energi sebesar Rp 225 triliun. Rinciannya, subsidi BBM sebesar Rp 137 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 65 triliun. Sementara cadangan risiko fiskal ditetapkan sebesar Rp 23 triliun serta penghapusan pasal 7 ayat 6 UU APBN 2012.

Ia menambahkan, dalam pembahasan postur anggaran ini, pemerintah dan Banggar belum membicarakan soal kenaikan harga BBM bersubsidi. "Bahwa akan dilakukan atau tidak dilakukan (kenaikan harga BBM) itu ada di internal pemerintah," jelas Agus.

Agus bilang berdasarkan asumsi dari opsi pertama, maka pemerintah dan Banggar menyepakati besaran pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 1.358,2 triliun. Angka ini lebih besar ketimbang usulan dalam RAPBNP 2012 yang sebesar Rp 1.344,5 triliun.

Penerimaan dan hibah ini terdiri dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp 1.357,4 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp 800 miliar. "Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.016,2 triliun dan PNBP Rp 341,1 triliun.

Belanja negara disepakati sebesar Rp 1.548,3 triliun atau naik dari usulan dalam RAPBNP 2012 yang sebesar Rp 1.534,6 triliun. Rinciannya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.053,2 triliun yang dibagi menjadi belanja K/L sebesar Rp 530,1 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 523,2 triliun.

Agus bilang, pemerintah dan DPR menyepakati belanja non K/L yang terdiri dari belanja subsidi BBM, LPG dan BBN sebesar Rp 137,4 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 65 triliun. "Pemerintah juga telah menyepakati anggaran kompensasi perubahan besaran subsidi sebesar Rp 30,6 triliun," jelasnya.

Dalam rapat ini, Badan Anggaran dan pemerintah juga telah menyepakati cadangan risiko energi sebesar Rp 23 triliun.

Untuk transfer daerah pemerintah dan Banggar menyepakati anggaran sebesar Rp 478,8 triliun atau naik ketimbang usulan RAPBNP yang sebesar Rp 476,3 triliun. Sedangkan penyesuaian anggaran pendidikan disepakati sebesar Rp 2,7 triliun dan optimalisasi neto sebesar Rp 13,6 triliun.

Dengan keseimbangan primer sebesar Rp 72,3 triliun, Agus bilang pemerintah dan DPR menyepakati besaran defisit anggaran sebesar Rp 190,1 triliun atau setara dengan 2,23% dari GDP.

Nah, untuk menutup defisit anggaran, pemerintah dan DPR sepakat menetapkan besaran pembiayaan sebesar Rp 190.1 triliun yang ditambal melalui pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 194,5 triliun. Konsekuensinya, "Pembiayaan luar negeri menurun atau minus Rp 4,4 triliun," ujar Agus.

DPR dan pemerintah juga menyepakati besaran inflasi sebesar 6,8% atau lebih rendah dari usulan pemerintah dalam RAPBNP 2012 yang sebesar 7%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News