Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masyarakat Pemangku Kretek Indonesia (MPKI) mendorong kepala daerah yang baru dilantik untuk melindungi ekosistem pertembakauan nasional melalui regulasi yang adil dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Ketua Umum MPKI, Homaidi, menekankan bahwa sektor pertembakauan memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional.
“Kepala daerah yang baru dilantik memiliki tanggung jawab untuk memastikan ekosistem pertembakauan tetap berkelanjutan, berdaya saing, serta berkomitmen melindungi melalui regulasi yang berkeadilan dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya dalam siaran pers, Jumat (21/3/2025).
Baca Juga: Lantik 961 Kepala Daerah, Prabowo: Saudara Adalah Pelayan Rakyat
Menurut Homaidi, sektor industri hasil tembakau (IHT) bukan hanya penyumbang pendapatan negara melalui cukai, tetapi juga menopang perekonomian jutaan rakyat, termasuk petani tembakau, buruh linting, dan pekerja industri rokok.
Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung keberlangsungan sektor ini menjadi krusial.
Ia mengusulkan dua langkah strategis yang perlu segera diambil pemerintah daerah. Pertama, melindungi mata pencaharian jutaan petani tembakau dan pekerja IHT. Kedua, mendorong regulasi perlindungan ekosistem pertembakauan melalui Peraturan Daerah (Perda).
Homaidi menyoroti dampak kebijakan fiskal dalam beberapa tahun terakhir, seperti kenaikan cukai rokok yang berlebihan, yang menyebabkan penurunan serapan tembakau lokal hingga 30%.
Baca Juga: Kepala Daerah Terpilih Ramai-ramai Dikumpulkan di Monas Pagi Ini
Kondisi ini membuat banyak petani kesulitan menjual hasil panennya, sementara industri rokok kecil dan menengah terancam gulung tikar.
Sejalan dengan visi Presiden Prabowo tentang ekonomi inklusif dan berkeadilan, Homaidi mendorong kepala daerah untuk mengadopsi kebijakan yang melindungi petani dari dampak regulasi yang merugikan.
Bentuk kebijakan tersebut dapat berupa subsidi harga, akses modal, serta pengembangan teknologi pertanian yang lebih efisien.
“Akses pasar bagi tembakau lokal harus diperkuat dengan regulasi yang mengutamakan penggunaan tembakau dalam negeri sebagai bahan baku industri rokok nasional, sehingga kesejahteraan petani tetap terjaga dan ketahanan ekonomi daerah semakin kuat,” katanya.
Beberapa daerah telah mengambil langkah proaktif dalam melindungi ekosistem pertembakauan melalui regulasi daerah. Salah satunya, Jawa Timur yang menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2024, yang memberikan subsidi pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau kepada petani.
Baca Juga: Jangan Kaget, Segini Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah yang Dilantik Prabowo Hari Ini
“Regulasi semacam ini perlu diperluas ke tingkat kabupaten/kota, terutama di wilayah yang menjadi pusat produksi tembakau, guna memastikan bahwa industri hasil tembakau tetap berdaya saing dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas,” tegas Homaidi.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) untuk kepentingan petani tembakau. Menurutnya, dana tersebut dapat digunakan untuk pengembangan teknologi pertanian tembakau, subsidi harga, serta perlindungan sosial bagi petani dan buruh rokok.
“Jika kepala daerah tidak segera mengambil langkah nyata, maka kesejahteraan petani dan pekerja industri tembakau akan semakin terancam, dan dampaknya bisa lebih luas terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan,” ujarnya.
MPKI menegaskan bahwa perjuangan ini bukan hanya soal mempertahankan industri tembakau, tetapi juga mengenai keadilan ekonomi bagi jutaan rakyat yang bergantung pada sektor ini.
Baca Juga: Jadwal Pelantikan Kepala Daerah Mundur, Dasco: Supaya Yang di Lantik Lebih Banyak
Oleh karena itu, MPKI berharap kepala daerah yang baru dilantik segera merumuskan kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan sektor tembakau, baik dalam bentuk Perda maupun program perlindungan petani.
“Dalam kepemimpinan Presiden Prabowo, sektor tembakau harus menjadi pilar kemandirian ekonomi nasional yang berorientasi pada keberlanjutan, kesejahteraan petani, dan ketahanan industri dalam menghadapi tantangan global,” pungkas Homaidi.
Selanjutnya: AIPGI Minta Relaksasi Larangan Impor Garam Industri, Ini Sebabnya
Menarik Dibaca: Promo Alfamart Paling Murah Sejagat sampai 23 Maret 2025, Sunlight-Soklin Harga Hemat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
