/2011/01/19/101719625.jpg "Pemerintah daerah didesak segera terbitkan peraturan daerah BPHTB")
Reporter: Bambang Rakhmanto | Editor: Edy Can
JAKARTA. Pemerintah pusat tidak berwenang memberikan sanksi kepada pemerintah daerah yang belum menerbitkan peraturan daerah tentang pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Yang bisa dilakukan hanyalah mengimbau.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo berharap pemerintah daerah tersebut segera menerbitkan peraturan daerah tentang BPHTB. Sebab, dia mengatakan, pemungutan BPHTB bisa menambah pendapatan daerah. "Itu sebetulnya potensi," katanya, Selasa (18/1) malam.
Mulai tahun ini, pemungutan BPHTB dialihkan ke pemerintah daerah. Ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Namun, tanpa peraturan daerah, pemerintah daerah tak bisa memungut BPHTB.
Jumlah daerah yang sudah menerbitkan peraturan BPHTB sendiri masih banyak. Berdasarkan data Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) per 17 Januari 2011, baru 252 dari 492 kabupaten/kota yang memiliki perda BPHTB.
Agus berharap, pemerintah daerah tidak menunda pembuatan peraturan daerah tersebut. Sebab, dia beralasan, peraturan daerah itu untuk memenuhi kebutuhan di masa depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
