Reporter: Irma Yani | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sudah mulai melakukan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di daerah, terhitung sejak 1 Januari 2011.
Catatan terakhir Kementerian Keuangan akhir Desember 2010, sebanyak 160 daerah yang telah menyusun Perda dan siap memungut BPHTB. Saat ini jumlah daerah yang telah menyiapkan perda dan siap memungut BPHTB telah bertambah. "Tapi saya perlu waktu untuk angka tepatnya berapa," kata P2 Humas Ditjen Pajak Iqbal Alamsjah, Minggu (9/1).
Sebelumnya Menteri keuangan Agus Martowardojo mengatakan, Perda yang masih dalam proses sebanyak 108 daerah, yang belum ada info 224 daerah. Total penerimaan BPHTB yang dipungut pemerintah pusat mencapai Rp 7,3 triliun.
Dari 160 daerah yang telah siap, sekitar 66% penerimaan BPHTB siap berpindah ke daerah. "Perda BPHTB yang sudah siap ada 160. Ternyata, itu baru cerminkan 66,6 % dari total Rp 7,3 triliun. Jadi, ada sisa 33%, itu dari yang belum punya Perda," terangnya.
Untuk itu, ia berharap adanya keseriusan daerah dalam menjalankan amanat Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang mengalihkan pemungutan BPHTB dari pusat ke daerah tersebut. Apalagi, UU PDRD tersebut sudah disahkan sejak 2008. "BPHTB untuk pajak jual beli tanah, per 2011, pusat tidak boleh pungut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
