Reporter: Anna Suci Perwitasari | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Rencana pemerintah Indonesia menguasai 100% saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) masih belum menemui titik terang.
Hingga saat ini, belum ada kesepakatan harga antara pemerintah dengan konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA).
Jika hingga 31 Oktober masih belum ada kesepakatan mengenai pembelian 58,87% saham milik NAA maka pemerintah akan membawa masalah ini ke pengadilan arbitrase.
"Tetapi saat itu saham Inalum tetap 100% jadi milik Indonesia," jelas Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Hadiyanto di Jakarta, Selasa (10/9).
Hal itu, mengingat yang diputuskan dalam pengadilan arbitrase adalah masalah outstanding kekurangan pembayaran saja.
Selama ini, memang ada perbedaan nilai buku dari kedua negara tersebut. Namun, pemerintah pun harus berpikir keras, sejalan dengan pelemahan nilai tukar rupiah saat ini maka dapat mempengaruhi pengambilalihan Inalum kali ini. "Kalau kewajiban dalam dollar tapi APBN-nya dalam rupiah, ya jadi terpengaruh," ungkapnya.
Sebelumnya, pemerintah memang telah menganggarkan pengambilalihan Inalum sebesar Rp 7 triliun. Setelah 100% menjadi milik Indonesia, Inalum akan menjadi perusahaan badan usaha milik negara (BUMN).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
