Reporter: Hans Henricus | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Desakan agar pemerintah menghentikan ekspor gas demi kepentingan domestik makin meluas. Meski begitu, pemerintah belum memutuskan penghentian ekspor gas.
Sebab, pemerintah tidak bisa begitu saja melakukan penghentian, khususnya terhadap kontrak-kontrak ekspor gas yang masih berjalan. "Saya selalu katakan, jangan kita itu gebyah uyah, maksudnya kita tutup semua, stop semua, tidak begitu," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Kamis malam di Istana Negara (12/2).
Pada prinsipnya, kata Hatta, memang kebutuhan gas nasional harus diutamakan. Tapi, mengacu pada kondisi geografis, bagian timur Indonesia itu lebih dekat ke Jepang, tentu saja biaya transportasinya lebih murah ketimbang ke wilayah timur tengah. "Jadi kalau menjual gas ke Jepang atau ke wilayah strategis yang letaknya lebih dekat, mendapatkan harga yang tinggi tapi membeli dengan harga yang murah, itu bisa saja terjadi," jelasnya.
Menurut Hatta, kontrak-kontrak ekspor gas yang sudah ditandatangani harus tetap berjalan dan dihormati. Adapun bagi kontrak-kontrak ekspor gas yang sudah habis tidak serta-merta langsung dihentikan. Pasalnya, pemerintah mesti mengkaji beberapa hal sebelum mengambil keputusan melanjutkan atau menghentikan ekspor. "Kalau sudah habis nanti, kita akan duduk sama-sama, kita lihat gas deliverability, cadangan gas, dan domestik balance seperti apa," kata Hatta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
