kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.518.000   -12.000   -0,47%
  • USD/IDR 18.259   93,00   0,51%
  • IDX 5.216   100,96   1,97%
  • KOMPAS100 673   14,01   2,12%
  • LQ45 539   12,31   2,34%
  • ISSI 167   2,41   1,46%
  • IDX30 305   7,62   2,57%
  • IDXHIDIV20 414   11,96   2,97%
  • IDX80 78   1,62   2,13%
  • IDXV30 112   2,40   2,19%
  • IDXQ30 103   2,63   2,62%

Pemerintah Bebaskan Pungutan PPN untuk Hewan Kurban. Begini Syaratnya!


Minggu, 08 Juni 2025 / 14:54 WIB
Pemerintah Bebaskan Pungutan PPN untuk Hewan Kurban. Begini Syaratnya!
ILUSTRASI. . (KONTAN/Cheppy A. Muchlis) Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan PPN terhadap penyerahan hewan ternak yang memenuhi syarat sebagai hewan kurban.


Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberikan fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap penyerahan hewan ternak yang memenuhi syarat sebagai hewan kurban.

Dalam unggahan resminya di akun media instagram @ditjenpajakri, DJP menjelaskan bahwa transaksi penjualan hewan kurban seperti sapi, kambing, domba, dan kerbau akan dibebaskan dari kewajiban PPN.

Fasilitas ini berlaku untuk transaksi hewan kurban baik yang berasal dari dalam negeri maupun hasil impor, dengan sejumlah persyaratan teknis yang harus dipenuhi.

Baca Juga: Hubungan Memburuk, Trump dan Elon Musk Berseteru Soal RUU Pajak dan Belanja AS

"Hewan kurban dibebaskan dari PPN! Fasilitas ini dapat #KawanPajak manfaatkan saat berkurban untuk Idul Adha," kata DJP dalam unggahannya, dikutip Minggu (8/6).

Agar dapat menikmati fasilitas pembebasan PPN, hewan ternak yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria sebagai berikut, mulai dari dalam kondisi sehat, memiliki organ dan kemampuan reproduksi yang baik, berumur antara dua hingga empat tahun, dan bebas dari segala bentuk cacat, baik secara genetik maupun fisik.

Persyaratan tersebut harus dibuktikan dengan sertifikat dari otoritas veteriner yang berwenang. 

Untuk hewan impor, dokumen yang dibutuhkan meliputi sertifikat kesehatan hewan dari negara asal serta sertifikat asal ternak dari pejabat berwenang. 

Sedangkan untuk hewan lokal, diperlukan sertifikat dari dinas peternakan atau otoritas veteriner provinsi/kabupaten setempat.

Baca Juga: Resmi Berlaku, Aturan Terbaru Pajak Barang Bawaan Dari Luar Negeri Lebih Longgar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Tag


TERBARU
HUTKONTAN
Kontan Academy
[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership Mitigasi Risiko SP2DK dan Pemeriksaan Pajak

[X]
×