Reporter: Yudho Winarto | Editor: Rizki Caturini
JAKARTA. Pemerintah bakal membentuk tim terpadu yang bakal melakukan investigasi terhadap permasalah di dalam pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan pelaksanaan haji. Sebagaimana hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Presiden SBY mengucapkan terima kasih kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah melaporkan hasil pemeriksaan dalam pelaksanaan pengiriman TKI dan haji. Pasalnya, kedua hal tersebut yang kini menjadi sorotan dari Pemerintah untuk diperbaiki.
"Dua hal itu yang menjadi agenda dan isu utama Pemerintah dari tahun ke tahun. Keinginan dari kita tingkatkan pengelolaanya," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah menerima ikhtiar hasil pemeriksaan BPK semester II 2010, Senin (11/4).
Sebelumnya, BPK menemukan sejumlah masalah yang terjadi dalam pengiriman TKI dan pengelaksanaan haji. Sebut saja penempatan dan perlindungan TKI tidak optimal karena kompleksitasnya masalah.
Salah satunya tidak ada kebijakan yang mendukung penuh penempatan TKI di luar negeri. Kemudian untuk haji menjelaskan kelemahan itu terdapat dalam tahap pendaftaran, pelunasan dan pembatalan calon jemaah haji.
Selain masalah TKI dan pelaksanaan haji, BPK juga menyoroti usaha tambang batubara yang harus memenuhi standar lingkungan. Kemudian pembangunan infrastruktur serta penggunaan dana otonomi khusus teruatama untuk wilayah Papua dan Papua Barat. "Temuan BPK akan kita satukan untuk menetapkan kebijakan," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
