Reporter: Siti Masitoh | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menganggarkan subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 338,7 triliun dalam keputusan sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja pemerintah (RAPBN) tahun 2023.
Anggaran tersebut terdiri dari subsidi sebesar Rp 212 triliun, dan cadangan kompensasi energi senilai Rp 127,7 triliun. Anggaran subsidi ini dengan asumsi Indonesia Crude Price (ICP) US$ 90 per barel dan kurs Rp 14.800 per dolar AS.
Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya mengatakan, alokasi cadangan kompensasi energi tersebut sudah menghitung berdasarkan kuota dan harga sesuai dengan asumsi dalam RAPBN 2023, serta memperhitungkan harga jual setelah penyesuaian.
Adapun anggaran tersebut sudah memperhitungkan subsidi terbatas minyak solar sebesar Rp 1.000/liter, dan volume BBM jenis solar sebesar 17,0 juta kiloliter.
Saat dikonfirmasi Kontan.co.id, Made belum memberikan kepastian terkait berapa volume subsidi BBM jenis Pertalite yang akan disediakan pemerintah. Made juga belum bisa menjawab apakah anggaran tersebut akan cukup atau tidak hingga akhir tahun 2023.
“Asumsi jumlah kuota yang disubsidi, volumenya sama dengan volume tahun 2022 baik untuk solar maupun Pertalite,” tutur Made kepada Kontan.co.id, Rabu (21/9).
Baca Juga: Ekonom: Postur Sementara APBN 2023 Lebih Mengarah ke Pemulihan Ekonomi
Untuk diketahui, anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini mencapai Rp 502,4 triliun dihitung berdasarkan rata-rata dari ICP yang bisa mencapai US$ 105 per barel dengan kurs Rp 14.700 per dolar AS. Volume solar yang disediakan pemerintah sebanyak 23 juta kiloliter untuk Pertalite, dan 15,1 juta kiloliter untuk biosolar.
Ekonom dari Institute foe Development of Economic and Finance (Indef) Abra Talattov menilai, anggaran kompensasi yang disediakan pemerintah sebesar Rp 127,7 triliun dengan asumsi ICP US$ 90 per barel dan kurs Rp 14.800 per dolar AS bisa memenuhi kebutuhan kompenasi sampai akhir tahun, namun dengan catatan hanya untuk tahun berjalan di 2023 saja.
Sebab diperkirakan, asumsi ICP bisa melandai di bawah US$ 90 per barel pada tahun depan.
“Melihat terhambatnya ekonomi global tahun depan, kemungkinan harga minyak mentah dunia juga akan menurun, dan produksi minyak mentah dari negara lain akan lebih stabil tahun depan, sehingga harga minyak mentah diprediksi akan melandai tahun depan,” tutur Abra.
Meski begitu, Abra tetap menyarankan agar pemerintah mempersiapkan dana untuk mengantisipasi apabila asumsi ICP dan kurs tidak sesuai dengan anggaran yang disediakan. Menurutnya awal tahun depan, akan ada sejumlah risiko lain yang menyebabkan harga minyak mentah dunia tembus di atas US$ 100 per barel seperti yang terjadi pada tahun ini.
“Sebelumnya di awal tahun kita ga memperkirakan harga minyak mentah bisa di atas US$ 100 per barel karena adanya perang Rusia dan Ukraina. Sehingga pemeirntah perlu menyediakan anggaran penyangga untuk menjaga-jaga kalau nanti harga minyak dan risiko nilai tukar rupiah melemah lebih dari Rp 15.000 per dollar AS,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto menyampaikan, jika kebijakan subsidi dan kompenasi tahun depan tidak dibatasi maka akan sulit dikendalikan.
“Akan lebih baik jika misal dipatok subsidi Rp 2000 per liter, kalo harga minyak naik tinggi ya harga BBM ikut naik,” kata dia.
Meski begitu, jika melihat potensi penurunan pertumbuhan ekonomi global di 2023, Eko memperkirakan anggaran kompensasi energi sebesar Rp 127,7 triliun akan cukup dugunakan hingga akhir tahun.
Baca Juga: Pemerintah dan DPR Mengerek Anggaran Belanja K/L Jadi Rp 1.000,7 Triliun pada 2023
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
