Reporter: Siti Masitoh | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan, pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp 13 triliun dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022 untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital, termasuk di sejumlah destinasi prioritas.
“Ini merupakan kebijakan antisipatif terhadap perubahan konsep pariwisata di masa mendatang,” ujar Menko Airlangga Hartarto, Rabu (16/2).
Berdasarkan data UN World Tourism Organization (UNWTO), pandemi berdampak pada penurunan pendapatan global sekitar US$ 2 triliun dari sektor pariwisata. Sementara, penurunan traffic wisatawan mancanegara juga sangat signifikan, yakni sebesar 80%.
“Dampaknya, lebih dari 100 juta orang yang bekerja secara langsung atau tidak langsung di industri ini menjadi sangat terdampak,” kata Airlannga.
Baca Juga: Ini Penyebab Anggaran PEN Tahun 2021 Tak Terserap 100%
Melihat kondisi tersebut, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat ketahanan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pemulihan pasca pandemi. Dengan dukungan mitra internasional dan sesama anggota G20, Indonesia ingin mewujudkan Panduan terkait Penguatan Peran Masyarakat dan UMKM sebagai Agen Perubahan Pariwisata (Guidelines for Strengthening Communities and MSME as Tourism Transformation Agents).
Selain itu, Indonesia juga ingin menjadi pelopor untuk inovasi bersama di G20 guna memulihkan pariwisata melalui metode seamless travelling. Selaku ketua ASEAN tahun depan, Indonesia juga mendukung langkah negara-negara di kawasan yang telah mengidentifikasi berbagai program untuk memulihkan pariwisata melalui penguatan digital, mulai dari capacity building for tourism professionals hingga strategi pemasaran via digital platform yang tercantum dalam ASEAN Comprehensive Recovery Framework (ACRF) Implementation Plan.
Selain itu, di tataran global perlu adanya penyamaan persepsi dalam memastikan keselamatan wisatawan dan meningkatkan devisa pariwisata. Karena itu, G20 menjadi forum yang sangat relevan dan penting bagi dunia untuk bekerja sama memastikan adanya progres inovasi dan keselarasan mekanisme yang mendukung mobilitas wisatawan secara aman, berstandar, dan sehat.
“Pengakuan vaksin global tanpa diskriminatif dan harmonisasi standar protokol kesehatan global melalui, antara lain, interoperabilitas sistem informasi kesehatan at the point of entry merupakan salah satu upaya yang dapat dan patut didukung oleh seluruh anggota G20,” kata Menko Airlangga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
