Pemerintah akan tata ulang aturan pengadaan senpi

Reporter: Agus Triyono | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan menata ulang aturan pengadaan senjata api. Aturan tersebut terdiri empat undang-undang, satu peraturan pemerintah pengganti undang-undang, satu instruksi presiden, empat peraturan setingkat menteri, dan satu surat keputusan.

Wiranto, Menko Polhukam mengatakan, tata ulang dilakukan untuk mengatasi beda pendapat antar institusi pengguna senjata api dalam pengadaan senjata tersebut. "Aturan ini nantinya akan dibuat tunggal, supaya tidak ada kebingungan," katanya Jumat (6/10).

Perbedaan pendapat soal pengadaan senjata antar institusi mencuat setelah Panglima TNI Gatot Nurmantyo beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa ada sebuah institusi non militer dengan mencatut nama Presiden Jokowi mengadakan 5.000 senjata secara ilegal. Tidak lama berselang, Wiranto membantah pernyataan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wiranto mengatakan, ada institusi non militer yakni BIN, yang dibuatkan senjata api oleh Pindad. Menurut Wiranto, perbedaan soal pemahaman legalitas pengadaan senjata tersebut dipicu perbedaan tafsir atas aturan-aturan tersebut. Sayang,Wiranto tidak menjelaskan aturan yang dimaksudnya itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News