Reporter: Noverius Laoli | Editor: Amal Ihsan
JAKARTA. Pemerintah bakal mengganti bensin jenis Premium dengan bensin jenis baru yang mengandung Research Octane Number (RON) 90. RON 90 yang harganya sekitar Rp 7.000-Rp 7.500 dianggap paling ideal sebagai solusi mengurangi beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Firmanzah, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, mengungkapkan, dari banyak pilihan solusi untuk mengurangi beban subsidi BBM, opsi untuk meluncurkan jenis bensin baru menjadi yang paling kuat.
"Tetap ada subsidi, tapi tidak sebesar sekarang. Nanti subisidi akan dikurangi dan diganti dengan RON 90," ujar Firmanzah Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi di komplek Istana Merdeka, Jumat (5/4).
Firmanzah menjelaskan, RON 90 merupakan bensin baru produk campuran antara Premium dan Pertamax. Seperti diketahui, Premium memiliki RON 88, sementara Pertamax RON 92. Meski RON 90 ini tetap disubsidi pemerintah tapi tidak sebesar subsidi pada premium.
Opsi bensin baru juga menjadi makin menarik karena pemerintah menginginkan solusi yang permanen agar beban subsidi BBM tidak lagi menghantui fiskal pemerintah. Caranya, dengan memperkenalkan RON 90 sebagai pengganti Premium.
Meskipun nanti Premium tetap ada, tapi jumlahnya tidak sebanyak sekarang. Firmanzah mengambil contoh ketika Pemerintah mengajak masyarakat migrasi dari menggunakan minyak tanah ke gas. Upaya itu ternyata berhasil.
Menurut Firmanzah, pemerintah masih menilai opsi kenaikan harga BBM sebagai solusi terakhir. Karena itu, pembahasan pilihan pengurangan beban subsidi BBM lebih mengarah pada pengendalian ketimbang menaikkan harga.
Proses pembahasan BBM bersubsidi ini sudah sampai pada tahap Kementerian Koordinator Perekonomian dan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan sampai ke tingkat presiden. Presiden yang akan mengambil .
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan dalam waktu sekitar dua minggu lagi pemerintah akan mengambil keputusan terkait BBM bersubsidi. Pada akhir April atau sebelum Mei, pemerintah akan memutuskan kebijakan soal BBM bersubsidi.
Firmanzah bilang, keputusan untuk menaikkan harga BBM merupakan sesuatu yang mudah, tapi efeknya terhadap inflasi dan masyarakat menengah dan miskin cukup besar. Ia mencontohkan saat pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi tahun 2005.
Ketika itu, inflasi meningkat hingga 17%, kemudian disusul dengan meningkatnya angka kemiskinan menjadi 17,75% dari sebelumnya hanya 15,79% pada tahun 2006. "Solusi menaikkan harga BBM bersubsidi bisa menyelamatkan fiskal, tapi di sisi lain rakyat miskin bertambah banyak," katanya.
Selain itu, pertumbuhan perekonomian Indonesia lebih banyak ditopang oleh konsumsi domestik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), 54% hingga 55% perekonomian Indonesia ditopang oleh konsumsi domestik. Kalau harga BBM bersubisidi naik, maka daya beli masyarakat akan terpukul dan pertumbuhan ekonomi akan terganggu. Akibatnya akan sangat terasa bagi penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan bisa membengkak.
Apalagi, tiga bulan pertama tahun 2013 ini, angka inflasi sudah cukup tinggi akibat tarif listrik yang tahun ini naik 15% dan volatilitas harga pangan yang masih terjadi. Sehingga kalau ditambah kenaikkan harga BBM maka masyarakat perekonomian menengah dan kecil yang paling banyak merasakan dampaknya. "Pemerintah ingin menyelamatkan fiskal, tapi ekonomi rakyat juga harus diselamatkan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
