| Editor: Amal Ihsan
JAKARTA. Ada opsi baru dari rencana pemerintah mengurangi beban subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah mengkaji kembali opsi untuk membuat variasi bensin baru yang mengandung Research Octane Number (RON) 90.
"Kemarin yang di Bali presiden mendengarkan pemaparan dari KEN (Komite Ekonomi Nasional), kemudian pandangan dari Menteri Koordinator Perekonomian dan menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral). Saat ini sedang dibahas dan coba dirumuskan mana opsi2-opsi yang bisa mengurangi beban fiskal dan memiliki dampak sosial yg seminimal mungkin, sedang difinalisasi," ujar Firmanzah, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi di kantor presiden, Kamis (4/4).
Menurut Firmanzah, opsi yang sedang dibahas pemerintah lebih condong ke arah pengendalian konsumsi BBM ketimbang menaikkan harga BBM. Ada beberapa kementerian yang mengusulkan skema yang beragam. Adapun KEN mengusulkan pengendalian BBM dengan cara membatasi pemakaiannya pada kenderaan roda empat plat hitam.
Pemerintah juga mengkaji kesiapan PT Pertamina dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian pengendalian konsumsi BBM ini menjadi salah satu pertimbangan presiden. "Presiden juga sedang mempertimbangkan apakah opsi-opsi tersebut bisa mengurangi beban fiskal," kata Firmanzah.
Selain beban fiskal, pemerintah juga mengkaji bagaimana dampak kebijakan BBM ini terhadap inflasi. Pasalnya, sejak awal tahun 2013, angka inflasi cukup tinggi dan bakal melampaui target pemerintah.
Yang menarik, pemerintah juga sedang mengkaji opsi untuk membuat variasi produk baru BBM RON 90, dengan harga sekitar Rp 7.000 per liter. Pemerintah juga masih mempertimbangkan penggunaan bensin RON 88 seperti premium. “Dari sisi teknis, kalau RON 88 sudah jarang ada negara yang mengunakan," terangnya.
Bensin baru ini adalah produk campuran antara Premium dan Pertamax. Seperti diketahui Premium memiliki RON 88 sementara Pertamax RON 92.
Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengatakan, kebijakan BBM bersubsidi sudah pasti karena kalau tidak, bisa menjebol APBN di atas Rp 300 triliun sepanjang tahun ini. Dari perhitungan Jero, 77% pemakaian BBM bersubsidi adalah kalangan masyarakat yang mampu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
