Reporter: Martina Prianti | Editor: Edy Can
JAKARTA. Untuk mempercepat pembebasan lahan bagi proyek infrastruktur, pemerintah berencana membentuk lembaga khusus. Lembaga ini akan bertugas mengeksekusi pembebasan lahan.
Pembentukan lembaga khusus ini sudah tertuang dalam RUU Pengadaan Lahan yang akan diajukan ke DPR awal bulan depan. Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian mengatakan, lembaga ini bertanggungjawab soal tanah. "Bisa Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau yang lain," ucap Hatta usia memimpin rapat kordinasi, Senin (11/10).
Menurut Hatta, lembaga eksekutor tanah yang dimaksud direncanakan terdiri atas BPN, pemerintah daerah, dan instansi pemerintah terkait. "Sehingga kalau kami katakan 20 hari selesai harus ada lembaga yang bertanggung jawab," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)