kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.969.000   -22.000   -1,10%
  • USD/IDR 16.875   -5,00   -0,03%
  • IDX 6.613   -20,90   -0,32%
  • KOMPAS100 952   -3,65   -0,38%
  • LQ45 742   -2,91   -0,39%
  • ISSI 210   0,12   0,06%
  • IDX30 386   -1,41   -0,36%
  • IDXHIDIV20 465   -1,90   -0,41%
  • IDX80 108   -0,27   -0,25%
  • IDXV30 113   -0,30   -0,26%
  • IDXQ30 127   -0,67   -0,52%

Pembebasan lahan maksimal empat bulan


Senin, 11 Oktober 2010 / 11:34 WIB
Pembebasan lahan maksimal empat bulan
ILUSTRASI. Go-jek


Reporter: Martina Prianti | Editor: Edy Can

JAKARTA. Pemerintah segera mengajukan draft Rancangan Undang-Undang Pengadaan Lahan ke DPR. Dalam draft final tersebut, pemerintah memberikan batas waktu pembebasan lahan bagi proyek selama empat bulan.

Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian menjelaskan, waktu empat bulan itu terbagi atas dua tahap. Tahap pertama yakni sosialisasi kepada masyarakat selama dua bulan. Setelah masyarakat menerima penetapan lokasi proyek, maka pembayaran ganti rugi dilakukan dalam tempo dua bulan.

Dia menjelaskan, teknis sosialisasi proyek dan persetujuan masyarakat awalnya berupa 14 hari. Masyarakat dimintakan kesediaannya untuk memberikan restu pada proyek infrastruktur rancangan pemerintah. "Di situ dilakukan komunikasi publik dalam waktu 14 hari. Setelah itu, bisa dibicarakan lagi dengan maksimum tidak boleh lebih dari dua bulan," kata Hatta.

Dengan demikian, Hatta menilai, baik masyarakat sebagai pemilik lahan maupun pemerintah yang mempunyai rencana pembangunan infrastrktur lebih memiliki kepastian. "Lebih adil karena mendengarkan masukan dari masyarakat, di sini akan dibangun proyek," lanjutnya.

Pembuatan RUU Pengadaan Lahan ini untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan dalam proyek infrastruktur. Selama ini, masalah pembebasan lahan selalu menjadi ganjalan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Practical Inventory Management (SCMPIM) Negotiation Mastery

[X]
×