Pembenahan infrastruktur tarik banyak investasi

Rabu, 29 April 2015 / 14:13 WIB

ILUSTRASI. manfaat air hangat untuk kesehatan.

Sumber: Antara | Editor: Hendra Gunawan

JAKARTA. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pembenahan terhadap proyek infrastruktur di berbagai daerah di Tanah Air bakal menarik banyak investasi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Dengan perbaikan infrastruktur, otomatis investasi akan lebih banyak," kata Jusuf Kalla setelah mengikuti pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Rabu (29/4).

Menurut Kalla, banyak pihak yang telah menghadap kepada dirinya, maupun ke Presiden, dan Menteri Koordinator Perekonomian guna mengemukakan minat investasi yang ingin mereka lakukan di dalam negeri.

Dengan semakin banyak investasi, Wapres optimisitis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8% pada tahun ini dan 6,4% pada tahun depan bakal tercapai.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mempercepat dimulainya proses lelang pekerjaan dengan akan dimulai sejak bulan Agustus setiap tahunnya.

"Pelaksanaannya akan dimulai untuk tahun anggaran 2016 yang akan dibuka sejak Agustus 2015," kata Plt Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kemenpupera Hediyanto W Husaini.

Menurut Hediyanto, proses lelang yang semula biasanya dimulai pada Oktober akan dimajukan ke Agustus dengan tujuan antara lain waktu pengerjaan akan lebih panjang.

Ia berpendapat, percepatan proses lelang pekerjaan di sektor infrastruktur tersebut sangat mungkin dilakukan untuk sekitar 70% pekerjaan.

"Sebagian pekerjaan kita kan sudah jelas, memang tidak 100%, tapi sekitar 70% itu kita sudah tahu karena termasuk pekerjaan reguler yang setiap tahun dilaksanakan," katanya.

Pekerjaan reguler itu, ujar dia, misalnya adalah perawatan jalan dan jembatan, rehabilitasi, peningkatan jalan, pembangunan bendung, pekerjaan "multiyear contract" dan beberapa pekerjaan yang sudah ada desainnya.

Sementara itu, sisanya sekitar 30% yaitu pekerjaan-pekerjaan jalan baru, inisiatif baru, dan pekerjaan yang perlu legitimasi dari banyak orang serta pekerjaan khusus yang perlu didiskusikan lagi dengan legislatif.

"Kenapa ditender bulan Agustus, karena sekitar tanggal 16 Agustus Presiden sudah sampaikan anggarannya secara politis kepada DPR, artinya pemerintah sudah menganggap itu prioritas," jelas Hediyanto.