Reporter: Siti Masitoh | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana membayar bunga utang tahun 2023 sebesar Rp 441,4 triliun. Rencana pembayaran bunga utang ini naik 9,3%, dari outlook tahun ini yang sebesar Rp 403,9 triliun.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyebut, kenaikan bunga utang tersebut relatif cukup tinggi, mengingat pertumbuhan dari belanja pemerintah secara total tercatat mengalami kontraksi 4,02%.
Josua menyebut, peningkatan dari pembayaran bunga utang tahun depan tidak lepas dari konsekuensi defisit yang tinggi dari tahun 2020-2022 sejalan dengan adanya belanja untuk menanggulangi pandemi.
Baca Juga: Simak Strategi Pembayaran Bunga Utang Pemerintah Pada Tahun 2023
Pemerintah tengah berupaya untuk mengembalikan defisit APBN di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, defisit anggaran tahun ini ditargetkan dapat ditekan menjadi sebesar 3,92% PDB, dan tahun depan menjadi 2,85% PDB.
“Ke depannya, pemerintah perlu melanjutkan konsolidasi fiskal, guna mengurangi defisit, sehingga pertumbuhan dari belanja bunga utang cenderung dapat melambat ke depannya,” tutur Josua kepada Kontan.co.id, Kamis (18/8).
Dalam melakukan pembayaran bunga utang tersebut, Josua menghimbau agar pemerintah memperhatikan dan waspada terhadap Langkah yang akan diambil nantinya.
Misalnya saja dari sisi konsolidasi fiskal, ia melihat pemerintah perlu menekankan pada sisi peningkatan realisasi pendapatan, yang diharapkan mampu menjadi penyangga pembayaran utang pemerintah secara umum.
Meski begitu Josua melihat kenaikan suku bunga global cenderung berdampak lebih terbatas secara langsung pada beban bunga pemerintah, seiring dengan utang domestik yang mendominasi.
Baca Juga: Rencana Pembayaran Bunga Utang pada 2023 Naik 9,3%, Apa Kata Ekonom?
Namun demikian, pemerintah juga harus tetap waspada terhadap kenaikan suku bunga global ke depannya. Sebab dikhawatirkan berdampak pada kinerja pemerintah secara umum. Kenaikan suku bunga global akan mempengaruhi permintaan Surat Berharga Negara (SBN) domestik, yang kemudian berdampak pada realisasi pembiayaan yang lebih rendah.
“Penurunan realisasi pembiayaan kemudian berdampak pada penurunan kapasitas fiskal Indonesia sehingga belanja pemerintah menjadi sangat terbatas,” imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
