Minta Restu DPR Gunakan SAL Rp 85,6 Triliun, Ini Alasan Sri Mulyani

Selasa, 01 Juli 2025 / 18:27 WIB

Ketua DPR Puan Maharani (kedua kanan) menerima berkas tanggapan Pemerintah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) pada Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/7/2025). Kemenkeu meminta restu Badan Anggaran DPR untuk menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Rp 85,6 triliun untuk memenuhi anggaran tahun 2025 ini.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta restu Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Rp 85,6 triliun untuk memenuhi anggaran tahun 2025 ini.

Sebagaimana diketahui, SAL 2024 yang mencapai Rp 457,5 triliun. Nantinya kebutuhan SAL tahun ini akan menggunakan anggaran tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan, kebutuhan penggunaan SAL tersebut untuk menutup defisit APBN 2025 ini yang diperkirakan melebar menjadi 2,78% dari produk domestik bruto (PDB) atau dengan nominal Rp 662 triliun.

Outlook defisit ini melebar bila dibandingkan target dalam APBN 2025 yang mencapai 2,53% dari PDB atau Rp 616,2 triliun.

“Kami akan meminta persetujuan DPR untuk menggunakan SAL Rp 85,6 triliun, sehingga kenaikan defisit itu tidak harus dibiayai semua dengan penerbitan surat utama, namun menggunakan cash yang ada,” tutur Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja bersama Banggar DPR RI, Selasa (1/7).

Adapun defisit APBN yang diperkirakan melebar tersebut karena target penerimaan negara tahun ini yang diperkirakan tidak akan mencapai target, yakni hanya Rp 2.865,5 triliun atau 95,4% dari target APBN.

Bila dirinci, outlook penerimaan pajak hanya Rp 2.076,9 triliun atau 94,9% dari target APBN. Kepabeanan dan Cukai Rp 310,4 triliun atau 102,9% dari target APBN. Serta, PNBP Rp 477,2 triliun atau 92,9% dari target APBN.

Sejalan dengan itu, pembiayaan anggaran juga diperkirakan akan melebihi target mencapai Rp 662 triliun atau 107,4% dari target.

Kementerian keuangan mencatat, realisasi pembiayaan utang hingga Juni 2025 mencapai Rp 315,4 triliun atau 46,9% dari target. Terdiri dari penerbitan SBN neto Rp 308,6 triliun, dan pinjaman neto Rp 6,9 triliun atau 19,3% dari pagu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News