Reporter: Christine Novita Nababan | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana menuturkan, kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia mencapai Rp 1.429 triliun dalam lima tahun ke depan.
Untuk itu, pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan swasta dan melakukan berbagai perbaikan skema, seperti sinkronisasi kerangka kebijakan dan regulasi, perkuatan kelembagaan, termasuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Insfrastruktur telah direvisi melalui Perpres 13/2010," katanya dalam peluncuran Asia-Pacific Ministerial Conference on Public Private Partnership for Infrastructure Development, Jakarta, Rabu (14/4).
Dengan demikian, sambung Armida, mekanisme pembiayaan pembangunan infrastruktur menjadi lebih jelas dan masukan investor pun terakomodir. Sehingga, upaya pemerintah menciptakan iklim investasi yang kondusif di sektor infrastruktur dapat sejalan dengan praktek bisnis internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
