Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Noverius Laoli
Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan dengan defisit APBN 2024 yang melebar, pemerintah perlu memastikan untuk mengelola kebijakan fiskal secara prudent.
Di sisi lain, pemerintah perlu mendorong penerimaan negara melalui implementasi carbon tax atau pajak karbo serta ketergantungan terhadap sektor komoditas bisa dikurangi dengan harapan dari sisi penerimaan lebih sustainable ke depannya.
"Dengan kondisi di mana harga komoditas mengalami penurunan tentu penerimaan perpajakan dari sektor pertambangan tidak bisa kita andalkan sepenuhnya," terang Josua.
Oleh karena itu, pemerintah perlu cermat dalam menggali potensi-potensi eknomi baru sehingga bisa menambah kantong negara.
Baca Juga: DPR Minta Tambahan Anggaran Rp 598,9 Triliun ke Sri Mulyani
Dan yang terpenting, kata Josua, pemerintah perlu mengurangi atau menghemat belanja-belanja yang kurang produktif dalam jangka pendek seperti belanja perjalanan dinas. Hal ini agar ruang fiskal masih sehat dan perpekstif investor terhadap kondisi fiskal tetap terjaga dan berlanjut ke depannya.
"Tentunya dari sisi prudent fiskal ini tetap harus dilanjutkan ke depannya," katanya.
Staf Bidang Ekonomi, Industri dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto melihat bahwa APBN 2024 memang mulai menunjukkan defisit sejak Mei 2024.
Kondisi ini terjadi dikarenakan belanja pemerintah yang terlalu agresif, terutama untuk berbagai program terkait ASN, bantuan masyarakat bawah serta kebutuhan belanja infrastruktur.
Sementara untuk belanja subsidi energi pada tahun ini juga perlu diwaspadai lantaran adanya pergerakan harga minyak yang relatif tinggi serta posisi dolar yang relatif menguat secara global.
Baca Juga: Sri Mulyani Proyeksi Defisit APBN 2024 akan Melebar Jadi 2,70% dari PDB
"Kita melihat biaya impor untuk minyak dan biaya untuk subsidi impor minyak ini kelihatannya melebihi budget," imbuh Myrdal.
Kendati begitu, Myrdal melihat kondisi APBN pemerintahan Prabowo masih relatif aman asalkan harga minyak tidak setinggi tahun ini dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diharapkan menguat pada saat ada tren perubahan suku bunga.
"Untuk tahun depan masih relatif aman, apalagi untuk anggaran kebutuhan fiskal kelihatannya walau ada program terkait dengan makan bergizi gratis untuk budgetnya masih dikisaran wajar," katanya.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengatakan untuk mengantisipasi pembengkakan defisit APBN 2024, pihaknya meminta pemerintah untuk menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada 2023.
"Kami menyadari sepenuhnya karena berbagai gejolak sebulan terakhir mau tidak mau kami menyiapkan diri Banggar jika pemerintah memerlukan tambahan dari SAL," kata Said.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
