/2023/08/21/1747585722.jpg "Pelaku Usaha Wanti-Wanti Dampak Penerapan Kebijakan WFH")
Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah menyiapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta untuk menghemat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang menilai kebijakan ini bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2026.
"Karena jika WFH maka sektor transportasi umum, taksi, dan ojol akan tertekan karena penumpang yang menurun dan sektor UMKM pedagang makanan/minuman di lingkungan kantor omzetnya akan berkurang," kata Sarman pada Kontan.co.id, Minggu (29/3/2026).
Sarman juga menegaskan bahwa kebijakan WFH ini tidak bisa diterapkan untuk semua sektor, terlebih yang melakukan pelayanan langsung kepada pelanggan seperti pusat perdagangan, manufaktur atau industri.
Baca Juga: Bertolak ke Jepang, Prabowo Bakal Lakukan Pertemuan dengan Kaisar Naruhito
"Yang memungkinkan melakukan WFH adalah yang bersifat administratif yang dapat dikerjakan melalui digital," tambah Sarman.
Untuk itu, dunia usaha berharap kebijakan WFH ini bisa diterapkan lebih fleksibel, jika memungkinkan tidak diberlakukan wajib bagi semua sektor.
Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menegaskan bahwa kebijakan WFH hanya bisa diterapkan dalam jangka pendek dalam merespons kenaikan harga minyak dunia.
Yusuf juga menilai kebijakan ini tidak secara langsung bisa menghasilkan penghematan energi secara keseluruhan. Menurutnya ada efek substitusi, di mana konsumsi energi yang tadinya terpusat di kantor berpindah ke rumah tangga.
"Jadi secara nasional, penghematannya belum tentu sebesar yang dibayangkan," jelasnya.
Selain itu, Rendy juga menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bisa diterapkan untuk sektor swasta secara menyeluruh.
Rendy menyebut kebijakan ini memungkinkan diterapkan bagi sektor usaha berbasis digital dan jasa. Namun, bagi sektor manufaktur, logistik dan ritel akan kesulitan memberlakukan kebijakan WFH.
"Jadi pendekatannya memang lebih tepat dalam bentuk imbauan fleksibel bukan kewajiban seragam," lanjutnya.
Baca Juga: Harga Pangan Pascalebaran Mulai Turun, Namun Belum Merata
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai, kebijakan WFH bisa efisien jika hari yang dipilih dilakukan secara cermat, misalnya pada hari Jumat yang merupakan hari terakhir kerja dalam sepekan.
Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara rinci besaran persentase penghematan tersebut karena dapat berubah-ubah tergantung harga minyak.
"Jadi pasti ada penghematan BBM. Berapa persen saya enggak tahu detailnya karena bisa berubah-ubah tergantung harga minyak,” tutur Purbaya saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jumat (27/3/2026).
Ia menambahkan bahwa dari segi produktivitas, kebijakan tersebut tidak harus diterapkan pada sektor seperti pabrik yang memerlukan operasional secara terus-menerus.
Selain itu, ia juga membeberkan kantor pelayanan publik tentunya harus tetap berjalan dan tidak ada sistem WFH.
"Jadi harusnya enggak masalah kalau cuma satu hari saja. Produktivitas kita total enggak akan terlalu terganggu," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
