Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Jawa Timur Sulami Bahar mengatakan, pelaku industri hasil tembakau (IHT) amat terpukul karena pandemi Covid-19.
“Sejak pandemi dan kenaikan eksesif tarif sebesar 23% IHT mengalami penurunan. Kami sudah sampaikan surat resmi Gapero ke Gubernur Jawa Timur terhadap kondisi IHT,” kata dia dalam siaran pers yang diterima Kontan.co.id, Jumat (27/8).
Dalam surat resmi Gapero Surabaya tersebut, ada dua tuntutan yang diajukan oleh para produsen rokok tersebut. Pertama, pemerintah tidak menaikkan tarif cukai untuk tahun 2022 mendatang.
Kedua, Gapero mengusulkan untuk tahun fiskal 2023 dan seterusnya, pemerintah menerapkan formula kenaikan tarif cukai IHT berbasis angka inflasi atau angka pertumbuhan ekonomi atau keduanya. Kedua hal tersebut dinilai Gapero memiliki fungsi vital untuk menjaga kelangsungan IHT.
Gapero Surabaya sendiri merupakan asosiasi pabrik rokok, yang menjadi bagian dari perkumpulan nasional Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri). Di Jawa Timur, Gappri menaungi sedikitnya 90.000 orang pekerja yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.
Baca Juga: Tarif cukai rokok tahun 2022 bakal naik, ini penjelasan Kemenkeu
Sulami mengatakan, sepanjang tahun 2020 IHT mengalami penurunan sebesar 10% akibat pandemi Covid-19. Besarnya kenaikan tarif cukai yang mencapai 23% tersebut juga meningkatkan Harga Jual Eceran (HJE) yang naik rata-rata 35% di tahun yang sama.
“Tahun 2021 ini kami perkirakan IHT akan kembali turun 5—10%, karena wabah Covid-19 masih berlangsung dan diperparah dengan kenaikan tarif cukai rata-rata 12,5%,” katanya.
Hal ini menunjukkan bahwa IHT sedang berada dalam tekanan, akibat kebijakan kenaikan tarif cukai yang terus mengalami peningkatan setiap tahun, sedangkan daya beli masyarakat melemah akibat pandemi Covid-19.
Apabila situasi ini terus berlangsung, Gapero khawatir dampak turunannya akan bergulir hingga ke petani. Mulai dari penurunan harga, tidak terserapnya hasil panen tembakau, hingga terancamnya para pekerja sektor IHT terkena rasionalisasi dan efisiensi sebagai respons alamiah pelaku industri atas terus tertekannya sektor tersebut.
Surat resmi Gapero terkait penolakan adanya kenaikan tarif cukai untuk tahun depan merupakan aksi lanjutan dari para pelaku IHT. Sebelumnya, Gappri juga mengirimkan surat resmi ke Presiden Joko Widodo pada 12 Agustus lalu.
“Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang sangat tinggi di tahun 2020 dengan rata-rata kenaikan 23% dan Harga Jual Eceran (HJE) 35%. Artinya, 68% dari setiap penjualan rokok legal diberikan kepada pemerintah sebagai cukai dan pajak,” kata Ketua Gappri Henry Najoan.
Kekhawatiran para produsen IHT terhadap kenaikan tarif cukai tahun depan ini cukup masuk akal. Sebab, dalam penyampaian Nota Keuangan 2022 yang diselenggarakan pada peringatan hari Kemerdekaan RI yang lalu, Presiden Joko Widodo memberi sinyal akan ada kenaikan tarif cukai hasil tembakau tahun depan.
Hal tersebut terlihat dari target penerimaan cukai pada RAPBN 2022 yang dipatok sebesar Rp 203,92 triliun. Angka tersebut naik 11,9% dibandingkan target pada APBN 2021.
Ketua Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo) Sriyadi mengonfirmasi tekanan berat yang menimpa produsen juga dirasakan oleh para penjual. Sepanjang tahun 2020, Akrindo mencatat rata-rata pedagang dan ritel mengalami penurunan omzet hingga 50%. “Kalau tahun depan naik, omzet tentu akan turun lagi,” kata Sriyadi.
Saat Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikan tarif cukai rokok di tahun depan mempertimbangkan empat hal, yakni, aspek kesehatan, tenaga buruh yang bekerja langsung di industri rokok termasuk petani tembakau, dan dari sisi penerimaan negara, serta peredaran rokok ilegal.
Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan tidak membantah jika kenaikan tarif cukai yang eksesif tahun ini dapat berdampak pada peningkatan rokok ilegal.
Data Ditjen Bea Cukai menyatakan sepanjang tahun ini secara total sudah melakukan tindakan terhadap barang ilegal sebanyak 14.308 kasus, yang mana sebanyak 41,20% atau 5.894 kasus di antaranya berasal dari rokok ilegal dengan jumlah kerugian negara yang mencapai Rp 12 triliun yang 41,20%.
Realisasi tersebut tumbuh pesat dibandingkan tahun 2020 yang lalu. Tingkat rokok ilegal terhadap total produksi rokok legal pun terus berada dalam tren naik dari sebesar 3,03% pada tahun 2019 menjadi 4,86% pada tahun 2020.
Baca Juga: MPSI minta tarif cukai rokok tidak dinaikkan tahun depan
Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, pihaknya sudah banyak menerima permohonan untuk tidak menaikkan tarif cukai di tahun depan. Tapi, dia mengatakan bahwa keputusan tersebut masih akan terus dibahas dan dirumuskan secara mendalam. Pemerintah pun akan terus melakukan komunikasi mendalam dengan para pelaku IHT terkait tarif cukai.
“Keputusan naik tidaknya masih panjang prosesnya. Masih harus berproses di Banggar DPR dulu. Di sana bisa naik atau turun targetnya,” kata Nirwala.
Anggota Komisi VI dan Banggar Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Marwan Jafar menolak adanya wacana kenaikan tarif cukai tahun depan.
Menurutnya, sekarang bukan momen yang tepat untuk melaksanakan wacana tersebut. Sebab meski pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2021 tumbuh 7%, tapi kondisi pandemi juga sempat memburuk dan belum membaik hingga saat ini.
“Lebih baik menunda hingga kondisi ekonomi secara keseluruhan membaik. Ada banyak sekali tenaga kerja yang terlibat dalam IHT. Itu yang perlu pemerintah lindungi terlebih dahulu di saat susah seperti ini,” tandas Marwan.
Selanjutnya: Begini cara Bea Cukai gempur peredaran rokok ilegal
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
