Reporter: Gloria Fransisca | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) belum menentukan arah koalisinya. Padahal, hasil pemilu legislatif (Pileg) 2014 sudah ditetapkan oleh KPU.
Keputusan untuk menjadi partai yang terlibat dalam pemerintahan kerap diindikasikan sebagai signal Hanura untuk berkoalisi dengan PDIP.
Menanggapi hal itu, politisi PDIP, Ahmad Basarah mengaku partai berlambang kepala banteng ini memang tidak menutup partai lain untuk bergabung dalam koalisinya.
Sejauh ini PDIP sudah menyatakan bekerjasama dengan Partai Nasional Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Penambahan Hanura sebagai rekan kerjasama diakui Ahmad Basarah masih akan mungkin dilakukan.
Secara teoritis, kerjasama politik antara PDIP, Nasdem, dan PKB, itu sudah memenuhi batas ambang kuota yang diatur Undang-Undang Pilpres yakni 20% kursi DPR, atau 25% kursi nasional.
"Jadi sebetulnya berdasarkan komposisi itu, Pak Jokowi sudah bisa diusung oleh ketiga partai politik ini. Tetapi kami tentu saja, karena ideologinya adalah gotong royong, kita masih membuka diri dengan partai-partai politik lain yang ingin bergabung tetapi tergantung prinsip-prinsip kerja sama yang sudah disepakati dan dilaksanakan sama-sama dari Nasdem dan PKB," tutur Ahmad Basarah.
Ahmad menegaskan, azas kerjasama antarpartai politik yang diusung PDIP haruslah karena kesamaan ideologi, kesamaan platform. PDIP, kata Ahmad, menolak pembagian kursi baik menteri maupun duta besar. Sehingga, iming-iming PKB dan Nasdem menyodorkan nama-nama calon menteri kepada Megawati Soekarnoputri dan Jokowi pun ditepisnya.
"Yang pasti dalam pembicaraan resmi, antara Pak Muhaimin Iskandar, Imam Nahrawi, dan Puan Maharani juga Tjahjo Kumolo juga Ibu Megawati Soekarnoputri, tidak ada penyodoran nama-nama menteri, baik PKB maupun Nasdem. Mereka sama-sama sudah Mahfum jabatan kementerian tidak hanya didistribusikan kepada partai-partai tersebut," tambahnya
Ia pun menegaskan Jokowi tidak mau tersandera dengan penyodoran calon menteri atau kabinet yang menurut Ahmad bisa saja justru orang-orang tersebut tidak berkompeten.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
