Reporter: Adhitya Himawan | Editor: Dikky Setiawan
JAKARTA. Anggota Komisi II DPR, Budiman Sudjatmiko mengecam sikap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang menyalahkan aparat desa terkait kekacauan penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Sebab, sejak awal, kendali teknis dan pendataan berada di tangan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Budiman, sejak awal, aparat desa tidak pernah dilibatkan. Sebab, secara teknis dan sistem pendataan, penanganan data penduduk miskin sepenuhnya berada dibawah kendali BPS. Data BPS itu berupa Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011.
Oleh sebab itu, Budiman menganggap sikap Mendagri jelas keliru. Pasalnya, bila sejak awal pendataan baik secara teknis dan sistemnya perangkat desa dilibatkan, maka dapat dipastikan tidak akan terjadi kekisruhan terkait penyaluran BLSM.
"Sebab perangkat desa pasti melaksanakan pendataan secara akurat melalui musyarah bersama perangkat dibawahnya (RT/RW) untuk akurasi pendataan," ujar Budiman di Gedung DPR, Rabu, (10/7).
Budiman menyayangkan sikap Mendagri yang menyalahkan para perangkat desa dalam persoalan kesalahan penyaluran BLSM. Menurutnya, pernyataan Mendagri tersebut dapat memicu ketegangan antara perangkat desa dengan warganya. Bahkan sebelum ini, beberapa para perangkat desa sudah menjadi sasaran kemarahan warga akibat persoalan kekacauan penyaluran BLSM.
Karena itu, politisi PDIP ini berharap Mendagri tidak selalu mengulang kesalahan kebijakan pemerintah sebelum-sebelumnya, yang kerap menyalahkan perangkat desa jika ada kebijakan yang tidak bisa dioperasionalisasi dengan baik. "Pemerintah sebaiknya segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan yang sifatnya operasional terutama sekali yang meilbatkan perangkat desa sebagai ujung tombak yang bersinggungan langsung dengan warga," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, dua hari lalu, Mendagri Gamawan Fauzi menuding apabila ada kesalahan dalam penyaluran BLSM, itu bukan kesalahan PT Pos Indonesia. Kesalahan terletak pada Kepala Desa. "Ini kan PT Pos tinggal membayarkan. Kalau ada kesalahan, desa lah yang disalahkan," ujar Gamawan di Kemeko Perekonomian, Senin, (8/7).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
