Reporter: Adhitya Himawan |
JAKARTA. Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Nur Yasin, menganggap pencairan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang dianggap sebagai salah satu solusi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) justru memunculkan masalah baru. Hal ini disebabkan data kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak akurat.
Kepada Kontan, via email, Selasa, (9/7), Nur Yasin menjelaskan program BLSM sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM dalam kenyataannya justru menimbulkan masalah di lapangan. Dalam pantauan yang ia temukan di Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Minggu (7/7), pembagian BLSM bahkan sempat mengakibatkan satu warga meninggal dunia akibat berdesakan.
Selain, itu, Nur Yasin juga menemukan sejumlah persoalan lain dalam pembagian BLSM di Kabupaten Jember. Salah satunya, banyak BLSM yang jatuh pada orang yang tidak berhak. Masih ditemukan beberapa kasus masih terdata orang yang sudah meninggal sebagai penerima BLSM.
"Bahkan ada juga temuan pemotongan dana BLSM sebesar Rp 20.000 dengan alasan untuk dibagi ke mereka yang belum dapat, serta Ketua RT/RW kerap menjadi sasaran komplain dari warga yang tidak mendapatkan BLSM," jelas Nur Yasin.
Oleh sebab itulah, ia meminta BPS segera memperbaiki keakuratan data kemiskinan yang menjadi rujukan pembagian BLSM. Kondisi ini, menurutnya, mau tak mau menjadi tanggung jawab BPS terkait data yang tidak akurat.
"Sebab data BPS lah yang menjadi dasar dibagikannya Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk mengakses BLSM dan sejumlah program kompensasi lain," ujar Anggota Komisi VII DPR tersebut.
Nur Yasin meminta BPS segera melakukan langkah konkret. Antara lain, mengevaluasi metode dan cara pelaksanaan pencacahan data di lapangan. Selain itu, pencacahan data di lapangan harus melibatkan kepala desa dan ketua RT/RW, karena merekalah yang lebih mengetahui warga setempat.
Ia juga meminta pemerintah harus mempertegas kriteria miskin di lapangan. "Sebaiknya kriteria miskin tidak berlaku secara nasional," imbuh Nur Yasin.
Nur Yasin sendiri mengaku telah meminta kepala daerah khususnya di Dapil Jatim IV untuk menunda pembagian BLSM hingga menunggu akurasi data penerima. "Hal ini sesuai dengan aspirasi Fraksi PKB di DPRD Jember," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
