kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.567.000   7.000   0,45%
  • USD/IDR 15.703   0,00   0,00%
  • IDX 7.574   4,17   0,06%
  • KOMPAS100 1.170   -1,95   -0,17%
  • LQ45 921   -3,22   -0,35%
  • ISSI 231   0,26   0,11%
  • IDX30 474   -2,28   -0,48%
  • IDXHIDIV20 568   -1,28   -0,23%
  • IDX80 133   -0,19   -0,14%
  • IDXV30 141   0,91   0,65%
  • IDXQ30 158   -0,72   -0,45%

PDI Perjuangan Kritisi Soal Retreat Kabinet Pakai Uang Pribadi Prabowo


Kamis, 31 Oktober 2024 / 15:04 WIB
PDI Perjuangan Kritisi Soal Retreat Kabinet Pakai Uang Pribadi Prabowo
ILUSTRASI. Presiden Prabowo Subianto (kedua kiri) disaksikan Wapres Gibran Rakabuming Raka (kedua kanan), Menko Polhukam Budi Gunawan (tengah), Menhan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kanan) memberikan pembekalan pada kegiatan rapat kerja dan retret Kabinet Merah Putih 2024-2029 di Ruang Makan Husein Taruna Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (25/10/2024). Anggota Komisi 1 DPR RI Yulius Setiarto mengkritisi terkait pembiayaan retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang.


Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Anggota Komisi 1 DPR RI Yulius Setiarto mengkritisi terkait pembiayaan retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang selama 4 hari dengan menggunakan uang pribadi Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, penggunaan uang pribadi dalam agenda pemerintahan jelas mengacaukan tata kelola negara yang benar (good governance).

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi kemarin yang menyatakan bahwa kegiatan retret di Akmil dibiayai dengan dana pribadi Presiden Prabowo.

“Jika benar pernyataan Hasan Nasbi tersebut, berarti ada transaksi keuangan antara Presiden Prabowo dengan lembaga negara yang memfasilitasi acara tersebut seperti TNI AU yang menyediakan pesawat Hercules, Polri yang menyediakan pengawalan, TNI yang menyediakan Akmil, dan sebagainya,” kata Yulius  dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/10).

Baca Juga: Wamen Transmigrasi Sebut Prabowo Berencana Dorong Bupati Pakai Maung

Yulius menyebut, transaksi keuangan dengan lembaga negara/pemerintah ada aturanya tersendiri. Sehingga lembaga negara tidak bisa menerima imbalan dari perorangan atas jasa yang sudah dikeluarkan.

“Praktik semacam ini, kata Yulius, jelas menabrak atau mengacaukan tata kelola negara yang benar (good governance),” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ia juga menilai penggunaan uang pribadi membuat presepsi yang berbeda, serta mempertanyakan apakah kegiatan, merupakan kegiatan kenegaraan atau pribadi.

Menurutnya, apabilaPresiden membiayai kegiatan itu dengan dana pribadi, mestinya tak melibatkan lembaga negara. Maka dari itu, Ia berharap agar pemerintah harus segera memberikan klarifikasi.

“Apa yang dilakukan Presiden tersebut bisa dijadikan rujukan oleh aparat negara di bawahnya. Menteri bisa bayar sewa Hercules untuk piknik keluarga, misalnya,” tandasnya.

Baca Juga: Wamenkeu Anggito Menilai Retret Kabinet di Magelang sebagai Pelatihan Terbaik

Selanjutnya: Prabowo Panggil Bahlil, Bahas Kemandirian Energi dan Subsidi Tepat Sasaran

Menarik Dibaca: Apa Makna Lagu Diet Mountain Dew Lana Del Rey? Intip di Sini yuk

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×