Reporter: Agus Triyono | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Kedaulatan ekonomi menjadi salah satu fokus utama Partai Bulan Bintang (PBB). Untuk mencapai tujuan tersebut, partai politik bentukan Yusril Ihza Mahendra ini akan memperjuangkannya melalui perbaikan infrastruktur.
PBB mengkritik kebijakan anggaran belanja pemerintah selama ini. Dari bujet belanja yang mencapai Rp 1.800 triliun per tahun, hanya sekitar 15 % yang dialokasikan untuk infrastruktur.
Untuk itu, PBB akan memperjuangkan agar belanja infrastruktur lebih besar lagi. Jika dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 nanti PBB mendapat banyak kursi di DPR, mereka berjanji lebih fokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur pertanian.
Ketua Umum PBB M.S. Kaban menegaskan, langkah ini untuk mewujudkan kedaulatan pangan yang sejauh ini dicita-citakan. "Salah satu faktor masalah pangan tidak terpecahkan karena masalah infrastruktur," tegasnya.
Kaban bilang, kondisi infrastruktur pertanian saat ini sangat memprihatinkan. Mengacu data Kementerian Pekerjaan Umum (PU), sebanyak 50 bendungan dari 106 dam di Indonesia rusak lantaran tidak terawat dan usianya sudah tua.
Kondisi ini, menyebabkan irigasi tidak jalan. Hasilnya, banyak lahan pertanian yang kering dan petani tidak bisa bercocok tanam. "Kalau dibiarkan terus akan menggangu ketahanan pangan. Waduk akan kami modernisasi supaya daya tampung maksimal," janji bekas menteri kehutanan ini.
B.M. Wibowo, Sekretaris Jenderal PBB, menambahkan, selain fokus pada infrastruktur pertanian, partainya juga berjanji akan meningkatkan pembangunan dan pelayanan pelabuhan khususnya di wilayah Indonesia Timur. "Selama ini diabaikan, semua melihat ke pengembangan infrastruktur kereta dan bandara, padahal di sisi laut potensinya cukup besar," katanya.
Meski demikian, PBB tidak akan mengabaikan keberadaan infrastruktur lain, seperti jalan, bandara, dan rel kereta. Partai berlogo bintang dan bulan sabit ini bakal mengerahkan pikiran dan tenaganya untuk menjaga dan membenahi infrastruktur tersebut.
Tinggal tunggu realisasinya.
| Programnya harus lebih konkret Keinginan Partai Bulan Bintang (PBB) untuk membenahi infrastruktur di Indonesia, khususnya pertanian dan pelabuhan sudah tepat. Namun, Enny Sri Hartati, Ekonom Indef, menilai, program partai ini masih belum konkret dan jelas. Seharusnya, kalau mau melakukan modernisasi terhadap waduk dan irigasi, misalnya, PBB memaparkan program-programnya lebih detail. "Nanti program itu menjadi tugas Kementerian Pekerjaan Umum (PU) atau Kementerian Pertanian (Kemtan)," kata Enny. Penjelasan program secara mendetail ini sangat penting lantaran selama ini posisi Kementerian PU dan Kemtan dalam pengelolaan infrastruktur pertanian masih belum jelas khususnya yang menyangkut alokasi anggaran. "Anggaran Kementerian PU biasanya lebih ke jalan sementara sektor pertanian kurang dianggarkan, hal itu juga harus dibagi secara jelas," imbuh Enny. Sebenarnya yang tidak kalah penting adalah pembenahan kelembagaan dan tata niaga pertanian. Enny bilang, program ini juga mesti menjadi bagian terpenting yang harus PBB kerjakan. Soalnya, kelembagaan dan tata niaga pertanian berkaitan langsung dengan produktivitas dan daya tawar petani. "Perbaikan tata niaga pertanian dan pembenahan terhadap penyuluh pertanian. Inilah yang justru selama ini dilupakan," ujar Enny. Tak hanya itu, Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), mengatakan, lewat kadernya kelak yang duduk di kursi DPR dan pemerintahan, PBB juga harus membenahi jalan- jalan di pedesaan yang rusak. Mereka juga harus membangun banyak gudang di daerah untuk menyimpan hasil pertanian. Menurut Henry, perbaikan jalan pedesaan yang rusak bisa membebaskan petani dari biaya transportasi tinggi dalam pengiriman hasil panen. Sementara itu, pembangunan gudang hasil pertanian bisa menghindarkan para petani dari tengkulak. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
