Reporter: Gloria Fransisca | Editor: Tri Adi
JAKARTA. Bagi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) menilai, pembenahan infrastruktur terpenting saat ini adalah infrastruktur pertanian. Sebagai negara agraris, Indonesia harus memperkuat infrastruktur pertanian ini agar mampu meningkatkan produksi pangan. Ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri.
Wakil Sekretaris Jenderal PKPI Rully Sukarta menyebutkan, mendorong agar pemerintah mempriroritaskan pembangunan fisik infrastruktur khususnya pertanian jika kelas PKPI mendapat kesempatan menjadi bagian pemerintah. Misalnya mendorong pembangunan sarana irigasi dan memperbanyak waduk.
PKPI yakin, fokus membenahi infrastruktur pertanian agar Indonesia bisa kembali menjadi negara yang mandiri dalam bidang pangan. "Perhatian pemerintah di infrastruktur pertanian kami rasa masih kurang," kata Rully.
Selanjutnya, PKPI akan mendorong agar pemerintah lebih memprioritaskan pada perbaikan konektivitas khususnya transportasi laut. Program yang ditawarkan revitalisasi pelabuhan.
Meskipun demikian, untuk mencapai pembangunan infrastruktur ini, PKPI memandang, birokrasi pemerintah yang ada sekarang ini harus diperbaiki. Sebab dengan birokrasi yang masih gendut saat ini cenderung menyebabkan kinerja pemerintah menjadi lamban, tidak profesional dan bertele-tele.
Meskipun perbaikan dan penyediaan infrastruktur fisik sangat mendesak, PKPI berpandangan pembenahan infrastruktur kelembagaan dan birokrasi tidak kalah penting.
Anggota Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PKPI, Daulat Sinuraya menambahkan, untuk memangkas birokrasi PKPI akan mendorong kebijakan untuk memangkas jabatan struktural di sejumlah kementerian dan lembaga. Salah satunya, jabatan wakil menteri.
Sebab birokrasi yang gendut ini menyebabkan pemborosan anggaran sehingga porsi anggaran untuk membangun infrastruktur menjadi menipis. Nah, setelah pemangkasan birokrasi kelar, dana hasil penghematan untuk gaji birokrat ini dipakai infrastruktur.
| Susah memangkas anggaran birokrat Keinginan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) untuk mendanai program pembangunan infrastruktur dengan memangkas anggaran birokrat memang ideal. Tapi langkah ini bakal sulit dikerjakan. Soal pilihan program infrastruktur yang akan didorong oleh PKPI seandainya mendapatkan dukungan untuk memerintah maupun menempatkan wakil rakyat di parlemen, memang sudah tepat. Peningkatan sejumlah infrastruktur seperti waduk dan irigasi juga pelabuhan memang akan menyentuh ranah kebutuhan infrastruktur yang menjadi harapan masyarakat. Hanya saja pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Latif Adam mengingatkan untuk mendanai program infrastruktur sebesar itu tentu butuh anggaran yang besar. Artinya tak cukup jika hanya mengandalkan dana dari pemangkasan birokrasi dan mengalokasikan untuk belanja infrastruktur. Bahkan pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Ari Dwipayana menilai, program PKPI salah kaprah jika hanya mengandalkan pemangkasan dana birokrasi untuk membangun infrastruktur. Ia menilai program reformasi birokrasi sudah dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Saat ini program yang dibutuhkan bukan cuma memangkas birokrasi tapi perlu program infrastruktur yang lebih tegas, merujuk kepada penyediaan sarana fisik dan pembangunan. Sebab pembangunan infrastruktur ini harus berkaitan langsung dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Latif menyarankan, karena bujet pemerintah pusat makin terbatas, dan hanya bisa mengandalkan dana dari mencetak utang, maka ada baiknya PKPI mendorong evaluasi dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang tiap tahun nilainya terus naik, agar dipakai untuk membangun infrastruktur. |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
