Reporter: M Imaduddin | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi terkait kewajiban calon jamaah umroh melakukan perekaman biometrik melalui VFS Tasheel sejak 17 Desember 2018 memunculkan keresahan. Pasalnya, para calon jamaah harus rela menempuh jarak yang jauh serta waktu antre yang panjang untuk melakukan mekanisme tersebut.
Ketua Dewan Pembina Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi), Fuad Hasan Masyhur menyatakan menolak mekanisme yang harus dilewati calon jamaah itu melalui VFS Tasheel. "Hadirnya VFS Tasheel sangat mengkhawatirkan. Banyak jamaah yang akhirnya harus tertunda keberangkatannya akibat lamanya proses perekaman biometrik," tutur Fuad, Kamis (3/1).
VFS Tasheel hanya memiliki 34 kantor yang tersebar di kota-kota besar Indonesia, sehingga calon jamaah yang tinggal di daerah lain harus menempuh jarak dan waktu yang tak singkat. Bahkan calon jamaah bisa menempuh tiga hari dua malam untuk melalui proses biometrik. Belum lagi biaya yang ditanggung untuk melakukan perekaman sebesar US$7 per perekaman dianggap membebankan.
"Bayangkan para calon jamaah Papua harus melakukan perekaman biometrik di kantor Makassar, butuh biaya dan waktu yang tak sedikit. Mungkin seratus kantor pun belum selesaikan masalah ini," ungkapnya.
Selain kesulitan yang dirasakan calon jamaah, Patuhi menyayangkan perizinan operasional VFS Tasheel yang tak melewati mekanisme dari Kementerian Agama. Hal tersebut yang dipertanyakan oleh Patuhi. Patuhi menuntut agar presiden turun tangan untuk mengusir VFS Tasheel dari Indonesia.
Patuhi memberikan rekomendasi agar perekaman biometrik dilaksanakan di bandara pemberangkatan jamaah saja, sehingga tidak memberatkan para calon jamaah juga agen perjalanan ibadah.
Sejauh ini Patuhi telah menyampaikan keresahannya kepada pihak Pemerintah Arab Saudi melalui kementerian haji setempat akhir tahun lalu. Pihaknya menjanjikan adanya perkembangan segera, namun hingga berita ini diturunkan tidak ada informasi lanjutan mengenai penangguhan mekanisme ini. Sehingga operasional VFS Tasheel masih terus berlanjut.
Sementara, Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji Khusus (Himpuh) Baluki Ahmad yang hadir saat itu pun menyampaikan penolakannya terhadap VFS Tasheel. Baluki berasumsi bahwa pihak VFS Tasheel tidak mempelajari geografis Indonesia sehingga mereka tak siap melayani para calon jamaah asal Indonesia. "Harusnya mereka lakukan penelitian dan persiapan pelayanan serta sosialisasi ke masyarakat terlebih dahulu," tegas Baluki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
