kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.533.000   0   0,00%
  • USD/IDR 16.199   95,00   0,58%
  • IDX 6.984   6,63   0,09%
  • KOMPAS100 1.040   -1,32   -0,13%
  • LQ45 817   -1,41   -0,17%
  • ISSI 212   -0,19   -0,09%
  • IDX30 416   -1,10   -0,26%
  • IDXHIDIV20 502   -1,67   -0,33%
  • IDX80 119   -0,13   -0,11%
  • IDXV30 124   -0,51   -0,41%
  • IDXQ30 139   -0,27   -0,19%

Patrialis: 8 Hakim MK siap kerja keras


Kamis, 03 Oktober 2013 / 15:22 WIB
Patrialis: 8 Hakim MK siap kerja keras
ILUSTRASI. Beberapa cara untuk tetap produktif saat liburan dapat tetap dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal agar tidak mengganggu waktu liburan. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/nym.


Reporter: Fahriyadi | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar membuat MK membentuk Majelis Kehormatan Konstitusi.

Untuk melaksanakan kegiatan itu, hari ini, Kamis (3/10), Sekretariat Jenderal MK telah mengirim undangan ke beberapa pihak terkait pembentukan Majelis Kehormatan Konstitusi tersebut.

"Majelis Kehormatan Konstitusi independen karena berisi 5 orang, mereka berasal dari Komisi Yudisial (KY), Perguruan Tinggi, Mantan Ketua MK, Hakim MK sendiri dan satu lagi pimpinan lembaga negara," ujar Hakim MK, Patrialis Akbar, Kamis (3/10).

Menurut Patrialis, semua persidangan sengketa Pilkada yang masuk ke MK akan tetap berjalan seperti biasa.

Ia bilang dengan 8 orang hakim yang bekerja saat ini, semuanya sudah komitmen untuk bekerja keras menyelesaikan semua permasalahan yang ada.

Selain itu, ia pun mendorong dilakukannya proses hukum dan tak menutup kemungkinan yang ada. Menurutnya adanya dugaan penyuapan yang mungkin melibatkan pihak lain,

"Jika setelah kasus ini, MK dianggap rawan suap, maka silahkan banyak pihak mengawasi MK secara baik, tapi asal jangan dituduh," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective Bedah Tuntas SP2DK dan Pemeriksaan Pajak (Bedah Kasus, Solusi dan Diskusi)

[X]
×