Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) mengungkapkan dampak negatif dari pembatasan volume dengan harga gas bumi tertentu (HGBT).
Ketua Umum AKLP Yustinus Gunawan mengatakan pembatasan kuota volume HGBT menjadi 48% telah berdampak langsung pada penurunan daya saing produk.
Menurutnya potensi kerugian juga tidak bisa dihindari, apalagi industri tetap perlu mengupayakan kirim produk yang sudah dipesan secara tepat waktu dan tepat mutu.
"Dampak kuota gas 48% sangat negatif terhadap operasional dan finansial. So far, tetap upayakan (kirim produk) tepat janji, meski berdarah-darah," katanya pada Kontan.co.id, Selasa (19/8/2025).
Yustinus menyayangkan kebijakan ini muncul secara mendadak, dimana kuota volume HGBT ditetapkan sebesar 48%, selebihnya dikenakan biaya sekitar US$ 14,8/MMBTU dan surcharge sehingga harga menjadi USD 17,76/MMBTU.
Baca Juga: Pasokan Gas Murah Dibatasi, PGN Pastikan Kebutuhan Industri Tercukupi
Kebijakan yang mendadak ini membuat pelaku industri 'gelagapan'. Apalagi beberapa kontrak penjualan sudah dilakukan sebelum kebijakan ini berlaku.
Ke depan, industri berharap kebijakan pembatasan volume pembelian gas ini dapat dicabut. Industri juga berharap volumenya bisa menjadi 100%.
Pasalnya, menurut Yustinus kebijakan ini akan semakin menekan keberlangsungan industri apalagi yang berorientasi ekspor di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
"Makanya, kepastian pasokan dan harga gas bumi sesuai Kepmen ESDM yakni 100% adalah keniscayaan atau keharusan yang harus," ungkapnya.
Untuk diketahui, PGN membutuhkan tambahan alokasi pasokan dari volume gas ekspor untuk memenuhi permintaan gas domestik.
Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman mendukung inisiatif pemerintah melalui SKK Migas dalam mengalihkan sebagian volume gas ekspor yang tidak terserap ke pasar domestik.
Baca Juga: Industri Teriak Kekurangan Pasokan Gas, Kementerian ESDM Buka Suara
"Salah satu contohnya adalah alokasi dari Blok Natuna, di mana terdapat peluang monetisasi yang lebih optimal di dalam negeri,” kata Fajriyah saat ditemui di Jakarta, Jumat (1/8/2025).
Terkait hal ini, PGN berperan sebagai mitra pemerintah yang menjembatani proses pengalihan volume ekspor lewat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak.
Tak hanya itu, PGN saat ini tengah mencari tambahan alokasi pasokan gas dari lapangan-lapangan eksis, baik dalam bentuk gas pipa maupun LNG, dan kontrak pasokan gas dari lapangan-lapangan baru.
Hingga semester I/2025, PGN telah menerima realisasi lima kargo LNG domestik. Adapun, pihaknya memperkirakan kebutuhan total tahun ini mencapai 11 kargo LNG.
"Saat ini, PGN juga telah pembahasan beberapa rencana kontrak jangka panjang di antaranya dengan Mubadala di Andaman, Petronas - Bukit Panjang, KUFPEC-Anambas, Inpex – Masela, Mondor - Tungkal, dan lainnya,” tuturnya.
Baca Juga: Industri Dapat Kado Buruk di HUT ke-80 RI Akibat Pembatasan Pasokan Gas Bumi Tertentu
Selanjutnya: Trump Cabut Lebih dari 6.000 Visa Mahasiswa, Sebagian karena Dugaan Terorisme
Menarik Dibaca: 3 Tips Diet Jihyo TWICE yang Efektif Turunkan Berat Badan hingga 10 Kg
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
