kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Partai Demokrat minta Ical umumkan nasib PKS


Senin, 09 April 2012 / 16:03 WIB
Partai Demokrat minta Ical umumkan nasib PKS
ILUSTRASI. WhatsApp perkenalkan fitur baru, bisa pindahkan chat history dari Android ke iOS


Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Edy Can

JAKARTA. Partai Demokrat menyarankan Wakil Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) yang juga Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical mengumumkan nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua beralasan, permintaan ini untuk menghindari adanya perang pribadi antara Partai Demokrat dengan PKS.

Partai Demokrat juga enggan mengumumkan keluarnya PKS melalui Sekretaris Setgab Syariefuddin Hasan, yang merupakan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. "Kalau Syariefuddin Hasan yang mengumumkan maka akan dianggap hanya demi kepentingan Partai Demokrat saja. Maka saya sarankan, Golkar juga harus bersuara," tuturnya, Senin (9/4).

Seperti diketahui, Ketua Setgab yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak kunjung mengumumkan nasib PKS di partai koalisi pemerintah. Hingga kini, nasib PKS di partai koalisi masih simpang siur.

Syariefuddin Hasan sebelum mengatakan, PKS tak lagi berada di koalisi partai pendukung pemerintah. Namun, PKS menganggap masih berada dalam koalisi dan enggan keluar sebelum ada pernyataan resmi dari SBY.

Max mengatakan, setiap partai politik yang menjadi anggota partai koalisi bisa bicara mengenai Setgab. Karena itu, Max meminta masyarakat tidak melihat polemik PKS dalam tubuh Setgab adalah konflik antara Partai Demokrat dengan PKS semata.

Pasalnya, Max mengatakan, dalam rapat koalisi Setgab pada 3 Maret lalu, seluruh anggota koalisi Setgab tidak senang dengan langkah ataupun pilihan yang diambil PKS dalam menyikapi kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Saya tekankan, tidak hanya Partai Demokrat yang dianggap bertentangan dengan PKS, tapi seluruh koalisi Setgab," tandasnya.

Mengenai pergantian menteri kader PKS, Max menilai pergantian itu sepenuhnya hak presiden. Dia menyarankan, penggantinya sebaiknya berasal dari kalangan profesional. "Jangan menganggap seolah-olah reshuffle adalah bagi-bagi jatah kursi menteri untuk partai politik," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×