CLOSE [X]
kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.517.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.675   65,00   0,41%
  • IDX 7.287   43,33   0,60%
  • KOMPAS100 1.121   3,73   0,33%
  • LQ45 884   -2,86   -0,32%
  • ISSI 222   1,85   0,84%
  • IDX30 455   -2,30   -0,50%
  • IDXHIDIV20 549   -4,66   -0,84%
  • IDX80 128   0,06   0,05%
  • IDXV30 138   -1,30   -0,94%
  • IDXQ30 152   -0,90   -0,59%

Partai Demokrat minta Ical umumkan nasib PKS


Senin, 09 April 2012 / 16:03 WIB
Partai Demokrat minta Ical umumkan nasib PKS
ILUSTRASI. WhatsApp perkenalkan fitur baru, bisa pindahkan chat history dari Android ke iOS


Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Edy Can

JAKARTA. Partai Demokrat menyarankan Wakil Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) yang juga Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical mengumumkan nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua beralasan, permintaan ini untuk menghindari adanya perang pribadi antara Partai Demokrat dengan PKS.

Partai Demokrat juga enggan mengumumkan keluarnya PKS melalui Sekretaris Setgab Syariefuddin Hasan, yang merupakan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. "Kalau Syariefuddin Hasan yang mengumumkan maka akan dianggap hanya demi kepentingan Partai Demokrat saja. Maka saya sarankan, Golkar juga harus bersuara," tuturnya, Senin (9/4).

Seperti diketahui, Ketua Setgab yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak kunjung mengumumkan nasib PKS di partai koalisi pemerintah. Hingga kini, nasib PKS di partai koalisi masih simpang siur.

Syariefuddin Hasan sebelum mengatakan, PKS tak lagi berada di koalisi partai pendukung pemerintah. Namun, PKS menganggap masih berada dalam koalisi dan enggan keluar sebelum ada pernyataan resmi dari SBY.

Max mengatakan, setiap partai politik yang menjadi anggota partai koalisi bisa bicara mengenai Setgab. Karena itu, Max meminta masyarakat tidak melihat polemik PKS dalam tubuh Setgab adalah konflik antara Partai Demokrat dengan PKS semata.

Pasalnya, Max mengatakan, dalam rapat koalisi Setgab pada 3 Maret lalu, seluruh anggota koalisi Setgab tidak senang dengan langkah ataupun pilihan yang diambil PKS dalam menyikapi kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Saya tekankan, tidak hanya Partai Demokrat yang dianggap bertentangan dengan PKS, tapi seluruh koalisi Setgab," tandasnya.

Mengenai pergantian menteri kader PKS, Max menilai pergantian itu sepenuhnya hak presiden. Dia menyarankan, penggantinya sebaiknya berasal dari kalangan profesional. "Jangan menganggap seolah-olah reshuffle adalah bagi-bagi jatah kursi menteri untuk partai politik," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×