Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Adi Wikanto
JAKARTA. Setoran pajak hingga akhir Febuari 2017 sebesar Rp 134,6 triliun, belum sampai 10% dari target panerimaan pajak APBN 2017 sebesar Rp 1.498,9 triliun. Hasil yang sama juga jika dilihat dari penerimaan bea dan cukai sebanyak Rp 12,37 triliun yang bahkan masih agak jauh dari target kuartal I 2017 Ditjen Bea Cukai senilai Rp 15,64 triliun.
Melihat hal ini, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengakui masih akan melihat realisasi APBN 2017 sampai semester I selesai. "Dalam pelaksanaan APBN kita memantau secara seksama progresnya. Kita memantau pergerakan asumsi, perkembangan penerimaan, pengeluaran, maupun pembiayaan dari Januari dan setiap bulan kita pantau terus," kata Suahasil Nazara selaku Kepala BKF pada KONTAN, Senin (27/3).
Pemerintah masih akan melihat kondisi hingga tengah tahun 2017 jika terjadi peluang shortfall pajak. Pemerintah juga akan identifikasi dahulu berapa besar risiko shortfall.
"Setelah Tax Amnesty kita masih lihat dulu, beberapa bulan ke depannya bagaimana. Kita lihat dulu laporan tengah tahunnya bagaimana, laporan itu akan jadi bahan kita untuk postur APBN nanti di akhir tahun,"ujar Suahasil.
Pemerintah kata Suahasil akan baru akan menyerahkan revisi APBN 2017 pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah mengkaji laporan tengah tahun itu. Setelah itu, baru akan menyusun asumsi ekonomi Indonesia untuk akhir tahun 2017.
"Kita lihat pergerakannya seperti apa, baru di pertengahan tahun kita serahkan revisi ke DPR. Di semester I pencapaiannya seperti apa, lalu kita desain seperti apa kira-kira outlook untuk akhir tahunnya,"pungkas Suahasil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
