Reporter: Eka Saputra | Editor: Test Test
JAKARTA. Pakar hukum pidana Agus Budianto menilai persoalan yang menyeruak soal Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah (Tipikorda) tidak perlu ditanggapi berlebihan. Ikuti saja sistem hukum yang ada.
"Pengadilan Tipikorda ini bukan putusan satu-satunya dan terakhir, masih ada upaya hukum lain. Kasasi di MA, di sana kan ada hakim tipikor sendiri juga. Seiring itu dilakukan penyelidikan ada tidaknya transaksi di bawah meja dalam putusan-putusan yang terjadi," tuturnya kepada wartawan di Gedung Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) (11/11).
Ia menegaskan agar tiap pihak tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa Pengadilan Tipikorda tidak efektif dan perlu dibubarkan. "Dalam pidana kan memang dimungkinkan putusan bebas, tapi kalau dianggap tidak sesuai dengan rasa keadilan, lakukan kasasi. Selain itu jangan lupa soroti jaksanya. Maksudnya kita harus curiga kalau jaksa misalnya menuntut menggunakan pidana minimal, kan hakim tidak bisa memutuskan di luar tuntutan jaksa," tukasnya.
Keberadaan Pengadilan Tipikorda menurutnya masih cukup penting seiring maraknya kasus korupsi di daerah. Tinggal kemudian bagaimana menempatkan hakim-hakim terbaik untuk duduk di sana.
"Saya ingat dulu KY pernah ada kerja sama dengan beberapa universitas soal jejaring putusan pidana, ternyata banyak putusan yang sifatnya copy-paste. Saya kira kan ini jadi tantangan juga, tapi tidak semua hakim juga begitu. Saya percaya masih ada hakim yang menjalan tugas dengan idealisme dan keahliannya," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
