Reporter: Noverius Laoli | Editor: Havid Vebri
JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) tidak ingin disalahkan atas pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah. Ketua MK, Mahfud MD membenarkan, pada 19 Desember 2006, MK pernah memutuskan bahwa keberadaan Pengadilan Tipikor Jakarta inkonstitusional.
Soalnya, Pengadilan Tipikor Jakarta dibentuk berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Padahal, menurut MK, pengadilan Tipikor harus dibentuk berdasarkan Undang-Undang tersendiri.
MK waktu itu memerintahkan agar pemerintah dan DPR membuat payung hukum sendiri untuk Pengadilan Tipikor Jakarta supaya menjadi konstitusional. "MK memberikan waktu selama tiga tahun," jelas Mahfud di Gedung MK, Jumat (4/11).
Tiga bulan sebelum masa tenggang pembuatan payung hukum pengadilan Tipikor Jakarta berakhir, barulah dibuat Undang-Udang tersebut. Tapi UU itu dikembangkan dengan membentuk pengadilan di daerah. "Padahal pembentukan Pengadilan Tipikor Daerah tidak diminta oleh MK," jelas Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
