kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.175.000   4.000   0,18%
  • USD/IDR 16.742   -34,00   -0,20%
  • IDX 8.099   58,67   0,73%
  • KOMPAS100 1.123   8,34   0,75%
  • LQ45 803   6,91   0,87%
  • ISSI 282   2,37   0,85%
  • IDX30 422   3,62   0,87%
  • IDXHIDIV20 480   0,21   0,04%
  • IDX80 123   1,39   1,14%
  • IDXV30 134   0,51   0,38%
  • IDXQ30 133   0,20   0,15%

MK tidak pernah perintahkan membentuk pengadilan Tipikor daerah


Jumat, 04 November 2011 / 15:17 WIB
MK tidak pernah perintahkan membentuk pengadilan Tipikor daerah
ILUSTRASI. IHSG ditutup terkoreksi tipis 0,08% di level 6.113,38 pada 17 Desember 2020. IHSG hari ini berpeluang menguat dan rekomendasi saham hari ini diantaranya ASRI, APLN, BBRI dan lainnya. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa.


Reporter: Noverius Laoli | Editor: Havid Vebri

JAKARTA. Mahkamah Konstitusi (MK) tidak ingin disalahkan atas pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah. Ketua MK, Mahfud MD membenarkan, pada 19 Desember 2006, MK pernah memutuskan bahwa keberadaan Pengadilan Tipikor Jakarta inkonstitusional.

Soalnya, Pengadilan Tipikor Jakarta dibentuk berdasarkan pasal 53 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Padahal, menurut MK, pengadilan Tipikor harus dibentuk berdasarkan Undang-Undang tersendiri.

MK waktu itu memerintahkan agar pemerintah dan DPR membuat payung hukum sendiri untuk Pengadilan Tipikor Jakarta supaya menjadi konstitusional. "MK memberikan waktu selama tiga tahun," jelas Mahfud di Gedung MK, Jumat (4/11).

Tiga bulan sebelum masa tenggang pembuatan payung hukum pengadilan Tipikor Jakarta berakhir, barulah dibuat Undang-Udang tersebut. Tapi UU itu dikembangkan dengan membentuk pengadilan di daerah. "Padahal pembentukan Pengadilan Tipikor Daerah tidak diminta oleh MK," jelas Mahfud.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Business Contract Drafting GenAI Use Cases and Technology Investment | Real-World Applications in Healthcare, FMCG, Retail, and Finance

[X]
×