kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45903,33   4,58   0.51%
  • EMAS1.313.000 -0,38%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Pakai jasa influencer, pemerintah Jokowi dinilai tak percaya diri


Jumat, 21 Agustus 2020 / 12:57 WIB
Pakai jasa influencer, pemerintah Jokowi dinilai tak percaya diri
ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) sebelum memimpin rapat kabinet terbatas tentang akselerasi peningkatan peringkat kemudahan berusaha di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/2/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan


Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Peneliti Indonesia Corruption Watch ( ICW) Egi Primayogha menilai, Presiden Joko Widodo tidak percaya diri dengan program dan kebijakannya. Hal tersebut terlihat dari upaya pemerintah menggelontorkan banyak anggaran untuk influencer.

"Jokowi tidak percaya diri dengan program-programnya hingga harus menggelontorkan anggaran untuk influencer," kata Egi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (21/8/2020).

ICW mencatat, pemerintah pusat menggelontorkan dana mencapai Rp 90,45 miliar untuk influencer. Data tersebut merupakan belanja pemerintah dari tahun 2017-2020 yang dihimpun ICW dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Baca Juga: Mengintip gaji petugas imigrasi lulusan SMA di Kemenkumham

Egi mengatakan, ICW menggunakan kata kunci influencer dan key opinion leader dalam melakukan pencarian anggaran di LPSE. Hasilnya, terdapat jumlah paket pengadaan mencapai 40 dengan kata kunci tersebut sejak 2017.

Pada 2017, ada lima paket pengadaan dengan nilai Rp 17,68 miliar. Lalu jumlahnya meningkat pesat menjadi Rp 56,55 miliar untuk 15 paket pengadaan pada 2018.

Pada tahun selanjutnya, jumlahnya menurun ke angka Rp 6,67 miliar untuk 13 paket pengadaan.

Terakhir, pada tahun 2020 ini, sudah ada 9,53 miliar yang dihabiskan untuk tujuh paket pengadaan. Instansi yang paling banyak menghabiskan anggaran untuk influencer adalah Kementerian Pariwisata dengan pengadaan 22 paket dan anggaran Rp 77,6 miliar.

Selanjutnya secara berturut-turut ada Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp 10,83 miliar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 1,6 Miliar, Kementerian Perhubungan Rp 195,8 juta serta Kementerian Pemuda dan Olahraga Rp 150 juta.

Baca Juga: Pimpinan KPK: Independensi KPK tidak akan tergerus hanya karena gaji

Selain kata kunci influencer, ICW juga melakukan penelusuran di LPSE dengan kata kunci lainnya yang berkaitan dengan aktivitas digital. Kata kunci yang digunakan yakni media sosial, konsultan komunikasi, kampanye online, media, kampanye digital, media online, YouTube , dan branding.

Hasilnya, ditemukan anggaran mencapai Rp 1,29 triliun untuk berbagai aktivitas digital tersebut, dengan anggaran terbesar Rp 1,16 triliun untuk kata kunci "media sosial".




TERBARU

[X]
×