Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Putri Werdiningsih
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pagu Indikatif Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di tahun 2025 merosot menjadi Rp 75,63 triliun. Iini jauh dari kebutuhan pagu yang dirancang PUPR yakni sebesar Rp 212,58 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menjelaskan alasan anggaran tahun 2025 hanya sebesar Rp 75,63 triliun, sebab untuk memberikan ruang kepada pemerintahan yang baru dalam hal ini kepemimpinan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Informasi dari Bappenas bahwa ini (anggaran tahun 2025) dikhususkan untuk memberikan room kepada pemerintah yang baru nanti,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, beberapa waktu lalu.
Baca Juga: Investasi Asing di IKN, Kepala Bappenas: Masih Wait and See
Menanggapi hal ini, Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti menjelaskan bahwa perlu dicermati apakah pagu indikatif 2025 Kementerian PUPR ada yang dikhususkan untuk IKN.
“Adakah tanggung jawab teknis yang harus diselesaikan oleh PUPR (dalam pengembankan IKN), kalau nanti di 2025 pagu anggaran Otorita IKN meningkat, berarti yang melanjutkan (pengembangan) Otorita,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Rabu (19/6).
Menurutnya kalau pagu turun, ini perlu dilihat apakah ada proyek IKN atau tidak. Kalau ada tapi berkurang, berarti pembangunan fisik lainnya sudah menggunakan KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) atau menggunakan dana-dana investor.
Selama ini alokasinya, porsi anggaran Kementerian PUPR memang mengacu pada infrastruktur dasar IKN seperti pembangunan jalan, air, sampah hingga penghijauan. Sementara, bila infrastrukturnya telah siap nantinya investor akan meneruskan pembangunannya.
Baca Juga: Tantangan Pengelolaan APBN Tahun Depan Makin Berat
Yayat mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah mengeluarkan anggaran demi mengebut proses pembentukan struktur ruang kota. Hal ini dilakukan supaya investor mau berinvestasi, sebab strukturnya telah jelas.
“Anggaran struktur ruang kota itu adalah anggaran pembentuk wujud kotanya, yang mengisi pemanfaatan pola ruangnya itu investor, jadi IKN sekarang ini dalam proses pembentuk struktur ruang kota,” ungkap dia.
IKN bukan hanya ingin menjadi kota penyelenggaraan pemerintah saja, namun juga ingin menjadi kota investasi. Menurutnya, bila hendak menjadi kota investasi maka perlu adanya pusat kegiatan baru. Kegiatan baru yang paling menarik sekarang ada dua sektor yaitu kesehatan dan pendidikan,
“Mungkin suatu saat IKN jadi pusat pelayanan kesehatan yang terbaik se-Indonesia, jadi dia mulai dari perkantoran pemerintah, kesehatan, pendidikan kaya Singapura,” terangnya.
Sementara itu, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, pagu yang disusun mengedepankan kehatia-hatian dalam mengelola anggaran.
“Jangan sampai anggaran terlampau besar namun penerimaan stagnan. Alhasil, defisit APBN di KEM PPKF dibuat mendekati 3% dengan harapan dapat jadi rem bagi anggaran yang tidak perlu,” terangnya kepada KONTAN.
Huda bilang, ke depan pemerintah punya program ambisius seperti makan siang gratis hingga melanjutkan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk IKN, yang membutuhkan dana jumbo.
Dengan penerimaan yang stagnan maka penghematan anggaran kementerian menjadi paling masuk akal. Terlebih, saat ini pembangunan IKN tidak lagi menggunakan APBN sebagai sumber dana utamantya, melainkan dari investasi.
“Sayangnya, hingga saat ini belum terdapat investasi asing yang masuk ke IKN. Jadi, sangat berat bagi pemerintah menambal IKN ini ke depan,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
