Pagu Kementerian PU 2027 Terbatas,Kebutuhan Ditjen Cipta Karya Kurang Rp18,62 Triliun

Reporter: Prayogi Ikhrawinata | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 2027 masih menghadapi keterbatasan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur. Sejumlah program yang diajukan, mulai dari kebutuhan infrastruktur dasar hingga aspirasi daerah, belum seluruhnya dapat tertampung dalam pagu yang tersedia. Hal ini menjadi pembahasan dalam rapat Komisi V DPR RI dengan Kementerian PU terkait pendalaman RKA-KL RAPBN 2027, Kamis (10/9/2026).

Direktorat Jenderal Cipta Karya mendapatkan pagu anggaran 2027 sebesar Rp12,15 triliun. Namun, kebutuhan program yang telah dihitung mencapai Rp30,67 triliun. Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan anggaran sekitar Rp18,62 triliun yang belum tertampung.

Kebutuhan tersebut antara lain berasal dari aspirasi sebesar Rp4,56 triliun, komitmen kementerian Rp2,3 triliun, sinkronisasi program sumber daya air dengan Cipta Karya Rp1,07 triliun, serta kebutuhan prioritas lainnya sebesar Rp7,91 triliun.

Keterbatasan pagu tersebut membuat Ditjen Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru pada 2027. Pemerintah masih perlu menyesuaikan kebutuhan pembangunan dengan ruang fiskal yang tersedia.

Baca Juga: Anggaran Kementerian PU 2027 Rp114,6 Triliun, DPR Desak Tindak Lanjut Temuan WTP

Plt Direktur Jenderal Cipta Karya, Meike Kencanaulan Martawijaya mengatakan, pagu yang tersedia saat ini belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan program yang telah disiapkan.

“Ketersediaan pagu anggaran 2027 yang terbatas saat ini memang masih belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan anggaran program yang telah kami siapkan,” ujar Meike dalam rapat Komisi V DPR RI, Kamis (10/9/2026).

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis memperoleh pagu sekitar Rp32,57 triliun pada 2027. Alokasi terbesar diarahkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat sebesar Rp26,3 triliun dengan target 100 lokasi.

Rencana tersebut berpotensi mengalami penyesuaian setelah Kementerian Sosial mengusulkan peningkatan kapasitas Sekolah Rakyat dari 1.080 siswa menjadi 2.520 siswa per lokasi. Perubahan kapasitas tersebut membuat kebutuhan anggaran meningkat signifikan.

Kebutuhan anggaran Sekolah Rakyat yang sebelumnya sekitar Rp29,512 triliun diperkirakan naik menjadi Rp82,728 triliun. Sementara itu, pagu Ditjen Prasarana Strategis saat ini hanya sekitar Rp32,57 triliun.

Plt Direktur Jenderal Prasarana Strategis (DJPS) Kuswara mengatakan, peningkatan kapasitas tersebut akan berpengaruh langsung terhadap kebutuhan anggaran pembangunan Sekolah Rakyat.

“Dengan adanya usulan peningkatan kapasitas sekolah rakyat dari Kementerian Sosial akan mengakibatkan kenaikan kebutuhan anggaran sekolah rakyat dari semula Rp29,512 triliun menjadi Rp82,728 triliun,” ujar Kuswara dalam rapat Komisi V DPR RI, Kamis (10/9/2026).

Jika tidak terdapat tambahan anggaran dan kapasitas 2.520 siswa per lokasi diterapkan, jumlah lokasi yang dapat dibangun berpotensi turun dari target 100 menjadi sekitar 37 lokasi. Pemerintah juga mempertimbangkan pembangunan secara bertahap agar jumlah lokasi yang dibangun dapat lebih banyak.

Selain Sekolah Rakyat, Ditjen Cipta Karya juga masih menghadapi kebutuhan anggaran pascabencana di wilayah Sumatra. Dari kebutuhan tersebut, sekitar Rp1,99 triliun telah dialokasikan, sementara masih terdapat kebutuhan sekitar Rp2,54 triliun yang belum tertampung.

Kondisi keterbatasan anggaran tersebut menjadi perhatian Komisi V DPR RI. DPR meminta Kementerian PU kembali melakukan exercise terhadap struktur anggaran dan menyusun skala prioritas agar kebutuhan pembangunan yang mendesak tetap dapat diakomodasi.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan, apabila pembahasan anggaran dan program tersebut tidak kunjung menemukan titik temu, Komisi V dapat mengambil langkah lanjutan melalui pembentukan panitia kerja (Panja).

“Kalau memang ini masih tidak tuntas, kita akan bentuk panja khusus. Letak masalahnya di mana ini?” ujar Lasarus dalam rapat Komisi V DPR RI, Kamis (10/9/2026).

Pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada sinkronisasi kembali program dan alokasi anggaran Kementerian PU. Komisi V dan pemerintah perlu menentukan prioritas di tengah keterbatasan fiskal agar program pembangunan yang memiliki urgensi tinggi tetap dapat berjalan pada 2027.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News